PKS: DPR Wajib Tindaklanjuti Ijazah Gibran
Ijazah Gibran menjadi sorotan politik di DPR setelah dua putusan pengadilan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Politikus PKS Mardani Ali Sera menegaskan DPR wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tersebut.
“Keputusan MK dan MA jelas dan tegas. Fakta yuridis jelas. Sekarang proses politis. Wajib ditindaklanjuti DPR,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Menurut Mardani, proses politik tersebut merupakan bagian dari good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Keputusan yang bakal diambil Gibran mengenai jabatannya, jelas Mardani, merupakan hak Gibran sendiri, tetapi proses di DPR harus tetap berjalan.
“Itu bagian dari good governance kita. Apakah mas Gibran mau mundur monggo itu hak beliau. Tapi proses di DPR harus jalan,” tambah Mardani.
Sebelumnya, politikus PDIP Andreas Hugo Parera mendorong Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jika tidak, kata Andreas, Gibran akan dimakzulkan oleh DPR melalui mekanisme yang tersedia.
“Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” kata Andreas saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Ijazah Gibran dan Proses Politik di DPR
Pernyataan Mardani dan Andreas menunjukkan dua sisi dari persoalan yang sama. Di satu sisi, ada desakan agar Gibran mengambil sikap sendiri dengan mengundurkan diri. Di sisi lain, ada penegasan bahwa DPR tidak bisa diam dan wajib memproses putusan MK dan MA yang sudah ada.
Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika politik nasional yang terus berkembang. Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap pada umumnya harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara terkait, dan dalam hal ini DPR menjadi lembaga yang disebut wajib menjalankan proses politiknya.
Hingga kini, belum ada keputusan final dari DPR mengenai langkah konkret yang akan diambil. Publik kini menunggu apakah proses politik itu akan berjalan dalam waktu dekat, dan bagaimana Gibran merespons desakan yang datang dari berbagai pihak tersebut.
Baca juga: Pengunduran Diri Gibran Mestinya ke Publik
Apa poin penting dari berita ini?
- Ijazah Gibran menjadi sorotan setelah putusan MK dan MA, dan PKS menegaskan DPR wajib menindaklanjutinya.
- Mardani Ali Sera menyebut fakta yuridis sudah jelas dan proses politis di DPR harus berjalan sebagai bagian good governance.
- Andreas Hugo Parera dari PDIP mendorong Gibran mundur, atau DPR akan memakzulkannya.
- Mardani menegaskan keputusan mundur adalah hak Gibran, tetapi proses di DPR tetap harus jalan.
