Legitimasi Pendidikan Gibran, PDIP Intensifkan Komunikasi

PDI Perjuangan mulai mengintensifkan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi di DPR RI untuk menindaklanjuti persoalan legitimasi pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menilai Gibran tidak lagi memiliki legitimasi sebagai pemimpin dan proses politik di parlemen terus berjalan.

Legitimasi pendidikan Gibran menjadi salah satu dari tiga catatan penting PDIP terhadap proses pencalonan hingga terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden. Dua catatan lainnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024.

Legitimasi pendidikan Gibran jadi catatan PDIP di DPR

“Bagi PDI Perjuangan sejak awal kan kami sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum. Yang kedua, pemilu presiden-wakil presiden tahun 2024 dan pemilu legislatif hingga pilkada tahun 2024 juga banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan,” kata Hasto pada Sabtu (7/11/2026).

Catatan ketiga, menurut Hasto, adalah munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat. Persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan itu menjadi dasar PDIP mengintensifkan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi di DPR.

Sebelumnya, PDIP juga membuka opsi hak angket DPR terkait keabsahan ijazah Gibran. Opsi itu menunjukkan bahwa partai berlambang banteng tersebut serius menindaklanjuti persoalan ini melalui jalur parlemen, bukan sekadar pernyataan politik di media.

Persoalan ijazah Gibran sendiri sudah lama menjadi perdebatan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai syarat pencalonan, sementara pihak lain menilai persyaratan tersebut sudah terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Komunikasi politik yang diintensifkan PDIP ini akan diuji dalam beberapa pekan ke depan, apakah fraksi-fraksi lain di DPR bersedia mendukung langkah lanjutan atau memilih menahan diri. Perkembangan ini juga dinantikan publik karena menyangkut legitimasi pejabat negara. Baca juga: DKPP Terima 5 Aduan KPU soal Ijazah Gibran.

Apa poin penting dari berita ini?

• PDIP mengintensifkan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi DPR untuk menindaklanjuti persoalan legitimasi pendidikan Gibran.
• Hasto Kristiyanto menyebut PDIP menilai Gibran tidak lagi memiliki legitimasi sebagai pemimpin dan proses politik terus berjalan.
• Tiga catatan PDIP meliputi Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024, dan persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
• PDIP sebelumnya membuka opsi hak angket DPR terkait keabsahan ijazah Gibran.
• Komunikasi politik ini akan diuji dalam beberapa pekan ke depan, apakah fraksi lain mendukung langkah lanjutan atau menahan diri.