Hak Menyatakan Pendapat dan Pemakzulan

Hak Menyatakan Pendapat menjadi sorotan setelah sekitar 30 anggota DPR lintas fraksi menandatangani persetujuan penggunaannya terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut polemik syarat pendidikan pencalonan putra Joko Widodo tersebut pada Pilpres 2024. Lantas, apa sebenarnya Hak Menyatakan Pendapat dan mungkinkah ia berujung pada pemakzulan?

Sorotan itu menguat usai sidang paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11). Anggota DPR Komisi XIII Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” usai sidang paripurna tersebut. Tanda tangan persetujuan Hak Menyatakan Pendapat dilakukan oleh sekitar 30 anggota DPR lintas fraksi.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR guna menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting terkait kenegaraan. Dasar hukum hak ini diatur pada Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Bagaimana Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat?

Berdasarkan situs resminya, DPR dapat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3. Pertama, kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Kedua, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Ketiga, dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, usulan harus diajukan oleh minimal 25 anggota DPR. Agar dapat disahkan menjadi sikap resmi, hak menyatakan pendapat harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota.

Jika usul Hak Menyatakan Pendapat diterima, DPR akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari seluruh fraksi. Berdasarkan Pasal 213 ayat (1) dan (2) UU MD3, panitia khusus akan menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna DPR usai melakukan pembahasan.

Jika rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus, Hak Menyatakan Pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali. Namun apabila laporan tersebut disetujui, tindak lanjutnya bergantung pada persoalan yang dibahas, sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) dan (2).

Jika Hak Menyatakan Pendapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau hasil pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi, DPR akan menyampaikan sikap atau pendapat resminya kepada pemerintah. Namun, apabila laporan panitia khusus menyimpulkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi kemudian akan memeriksa dan memutuskan apakah pendapat DPR tersebut terbukti atau tidak. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat terbukti, DPR akan menggelar Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pendapat DPR tidak terbukti, usul pemberhentian tidak dapat dilanjutkan.

Persetujuan yang ditandatangani sekitar 30 anggota DPR itu menjadi langkah awal dari proses yang panjang. Apakah Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran berlanjut ke paripurna, panitia khusus, hingga ke Mahkamah Konstitusi, akan ditentukan oleh mekanisme yang diatur dalam UU MD3 tersebut.

Baca juga: Dudung: Penyadapan Presiden Melanggar Hukum

Apa poin penting dari berita ini?

• Sekitar 30 anggota DPR lintas fraksi menandatangani persetujuan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
• Hak Menyatakan Pendapat adalah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap resmi atas persoalan penting kenegaraan.
• Dasar hukum Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 UU MD3.
• Usulan Hak Menyatakan Pendapat harus diajukan minimal 25 anggota DPR dan disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota.
• Jika usul diterima, DPR membentuk panitia khusus dari seluruh fraksi untuk membahas dan melaporkan hasilnya.
• Apabila laporan menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, persoalan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
• Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, usul pemberhentian diteruskan ke MPR; jika tidak terbukti, proses berhenti.