Sekolah Rakyat Nagan Raya Berjalan Optimal
Sekolah Rakyat Nagan Raya berjalan optimal dan mendapat apresiasi dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Program pendidikan rintisan di luar Pulau Jawa ini menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera dan anak yang sempat putus sekolah. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi contoh kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan.
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyatakan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, saat ini terpantau berjalan sangat baik dan optimal. Apresiasi tinggi ia sampaikan kepada pemerintah daerah atas dukungannya terhadap program rintisan ini. “Kami memberi apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, atas sambutan dan dukungan baik dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan di luar Pulau Jawa,” kata Saifullah Yusuf kepada wartawan di Nagan Raya, Aceh, Selasa malam.
Penyelenggaraan dan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Lahan disediakan oleh pemerintah kabupaten, sementara pembangunan gedung dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas arahan Presiden.
Sistem Penerimaan Sekolah Rakyat Nagan Raya
Sistem penerimaan siswa di Sekolah Rakyat Nagan Raya disesuaikan dengan asal penyediaan lahan. Jika lahan disediakan oleh kabupaten, maka siswa yang dapat bersekolah merupakan warga dari kabupaten bersangkutan. “Contohnya Sekolah Rakyat di Nagan Raya yang lahannya disediakan oleh pihak kabupaten. Jika lahan disediakan oleh provinsi, maka siswa yang dapat bersekolah berasal dari kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh,” kata Saifullah Yusuf.
Saat ini tercatat sudah ada lebih dari 300 siswa Sekolah Rakyat yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya, ditambah siswa titipan dari Aceh Selatan mengingat gedung permanen di wilayah tersebut belum rampung. Anak-anak yang mengenyam pendidikan di sini berasal dari keluarga prasejahtera dengan rata-rata penghasilan orang tua di bawah Rp1 juta, anak-anak yatim piatu, serta anak-anak yang sempat putus sekolah selama dua hingga tiga tahun.
Mensos menyebut program ini merupakan wujud nyata upaya Presiden dalam mempercepat pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Saat ini di Provinsi Aceh telah berdiri lima gedung permanen Sekolah Rakyat, dan jumlahnya ditargetkan terus bertambah pada tahun depan tergantung kesiapan lahan di setiap kabupaten dan kota.
“Target dari Presiden RI adalah agar setiap kabupaten/kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat,” kata Saifullah Yusuf. Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya saat ini dirancang untuk menampung lebih dari 1.000 siswa, sedangkan pengembangan selanjutnya ditingkatkan menjadi lebih dari 2.000 siswa, mencakup tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dalam sistem penerimaan, tidak ada proses pendaftaran umum, melainkan menggunakan sistem penjaringan. Calon siswa merupakan anak-anak yang terjangkau, diverifikasi, dan harus mendapatkan tanda tangan persetujuan langsung dari bupati sebelum diterima sebagai siswa di Sekolah Rakyat Nagan Raya.
Baca juga: Bea Cukai Banda Aceh Sita Rokok Ilegal Pidie
Apa poin penting dari berita ini?
- Sekolah Rakyat Nagan Raya berjalan optimal dan mendapat apresiasi Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
- Sekolah Rakyat Nagan Raya menyasar anak prasejahtera, anak yatim piatu, dan anak yang sempat putus sekolah.
- Lebih dari 300 siswa Sekolah Rakyat berasal dari Nagan Raya, ditambah siswa titipan dari Aceh Selatan.
- Pembangunan Sekolah Rakyat Nagan Raya dilakukan kolaboratif: lahan dari pemkab, gedung dari APBN.
- Di Aceh sudah berdiri lima gedung permanen Sekolah Rakyat, dengan target satu gedung di setiap kabupaten/kota.
- Sekolah Rakyat Nagan Raya dirancang menampung lebih dari 1.000 siswa, dikembangkan hingga lebih dari 2.000 siswa.
- Penerimaan siswa memakai sistem penjaringan dan harus mendapat persetujuan langsung dari bupati.
