Dudung: Penyadapan Presiden Melanggar Hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menanggapi kasus penyadapan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dudung menyatakan aksi penyadapan itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

“Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara,” kata Dudung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta.

Dudung menegaskan bahwa penyadapan Presiden tidak bisa dibenarkan, terlebih bila sasarannya adalah kepala negara. Ia pun mendorong agar kasus dugaan penyadapan ilegal ini diselesaikan hingga tuntas oleh penegak hukum.

Saat ditanya terkait siapa saja pejabat atau tokoh publik yang kemungkinan akan menjadi tersangka kasus ini, Dudung enggan mengomentari hal itu. Ia memilih tidak berspekulasi soal nama-nama yang mungkin terseret dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah mantan LSP, ASN dan EHS.

Bagaimana Perkembangan Kasus Penyadapan Presiden?

Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri juga menetapkan SU sebagai tersangka sehingga jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang. Penetapan tersangka ini menunjukkan penanganan kasus penyadapan Presiden terus berjalan.

Kasus penyadapan Presiden menjadi sorotan publik karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh. Penegak hukum diharapkan bekerja secara transparan agar publik mendapat kejelasan soal duduk perkara dan proses hukumnya.

Pernyataan Dudung menambah daftar pejabat negara yang angkat bicara soal kasus ini. Sikap tegas pemerintah terhadap penyadapan ilegal diharapkan menjadi pesan bahwa tindakan serupa tidak bisa ditoleransi, siapa pun pelakunya.

Baca juga: DPR Belum Bahas Pemakzulan Gibran

Apa poin penting dari berita ini?

• Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut penyadapan Presiden sebagai perbuatan melanggar hukum.
• Dudung mendorong kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dituntaskan.
• Polri menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026 dan satu tersangka lagi pada 5 November 2026.
• Dudung enggan mengomentari soal pejabat atau tokoh publik yang mungkin menjadi tersangka.