Teknologi Penyadapan Perlu Pengawasan Ketat
Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama membuka kembali pertanyaan besar soal pengendalian teknologi penyadapan di Indonesia. Aturan yang tersebar dan pengawasan yang belum kuat membuat persoalan ini sulit dituntaskan.
Menurut keterangan penyidik yang dilaporkan sejumlah media nasional, sasaran penyadapan tanpa prosedur tersebut diduga mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, dan organisasi masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa seluruhnya masih berupa dugaan yang belum diuji di pengadilan.
Brigjen Suhermanto mengumumkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam kasus penyadapan ilegal. Penegakan hukum dan perlindungan privasi pun menjadi sorotan utama dalam perkara ini.
Meski demikian, perkara ini sudah cukup memunculkan pertanyaan yang tidak dapat dipandang sebelah mata: bagaimana negara mengendalikan teknologi penyadapan? Jawabannya, sayangnya, masih berserakan.
Aturan penyadapan tersebar dalam 16 undang-undang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa pembatasan hak privasi melalui penyadapan harus diatur secara ketat dan tidak boleh dilakukan sembarangan.
Di Mana Letak Lemahnya Pengawasan Teknologi Penyadapan?
Akibat aturan yang tersebar, mekanisme penyadapan berbeda-beda. Kepolisian merujuk pada Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010 dengan izin ketua pengadilan negeri melalui Kabareskrim. Undang-Undang Narkotika membatasi penyadapan paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada 18 November 2025 menegaskan bahwa KUHAP baru tidak mengatur penyadapan dan menyebut Pasal 136 ayat (2) sebagai fondasi bagi pembentukan undang-undang tersendiri. Kekosongan aturan ini membuat pengendalian teknologi penyadapan seperti pedang bermata dua.
Wajah pengawasan lainnya tampak pada KPK. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU KPK pada Mei 2021, KPK tidak lagi meminta izin Dewan Pengawas, melainkan cukup menyampaikan pemberitahuan. Ketepatan pelaporan sesungguhnya mengukur kepatuhan administratif, bukan kepatutan substansial, sebab pengawasan yang dilakukan setelah penyadapan berlangsung tidak menjawab apakah tindakan tersebut memang diperlukan dan proporsional.
Dimensi teknologi semakin memperumit persoalan ini. Laporan Amnesty International yang terbit pada 1 Mei 2024 menelusuri aliran spyware dan produk pengawasan dari Israel, Yunani, Singapura, dan Malaysia ke Indonesia sepanjang 2017-2023. Laporan itu menunjukkan bahwa teknologi penyadapan kini mudah diperoleh dan sulit diawasi.
Dengan aturan yang tersebar, pengawasan yang belum seragam, dan teknologi yang terus berkembang, pengendalian teknologi penyadapan menjadi pekerjaan besar yang menuntut aturan yang jelas, pengawasan yang kuat, dan penegakan hukum yang tegas.
Baca juga: Ahrie Sonta Dipecat Buntut Penyadapan
Apa poin penting dari berita ini?
- Sasaran penyadapan tanpa prosedur diduga mencakup nomor Presiden, pejabat, tokoh politik, dan media.
- Aturan penyadapan di Indonesia tersebar dalam 16 undang-undang yang berbeda.
- Mahkamah Konstitusi lewat Putusan 5/PUU-VIII/2010 menegaskan pembatasan privasi harus diatur ketat.
- Laporan Amnesty International 2024 menelusuri aliran spyware ke Indonesia sepanjang 2017-2023.
