Desakan Pemakzulan Wapres Gibran Terus Menguat

Sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan pemakzulan Wapres Gibran ini terus menguat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut surat keterangan atau ijazah pendidikan Gibran.

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sementara itu, pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pemakzulan Wapres Gibran Dibahas Lewat Hak Menyatakan Pendapat

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

Baru-baru ini, menanggapi wacana pemakzulan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya banyak menerima usulan dari masyarakat untuk menindaklanjuti polemik tersebut, terlebih jelang masa sidang paripurna DPR pada Selasa (10/11). Usulan tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari berbagai fraksi partai politik di DPR hingga kelompok masyarakat.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan pemakzulan terhadap Gibran dapat dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain untuk menyikapi putusan MA dan MK. Menurut dia, polemik mengenai pendidikan Gibran menimbulkan rasa keprihatinan dan kesedihan bagi bangsa, sebab Gibran adalah bagian dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat amanat rakyat, sementara pemerintahan yang dipimpin keduanya baru berjalan dua tahun.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket. Ia memandang hak interpelasi yang berarti hak bertanya sudah tidak relevan karena tidak ada yang perlu ditanyakan. Kemudian, hak angket atau hak menyelidiki juga melalui proses yang panjang, terlebih MA dan MK sudah mengeluarkan fakta hukum yang jelas sehingga DPR hanya perlu mengeluarkan hak menyatakan pendapat.

Polemik ijazah Gibran kini memasuki babak baru di sidang paripurna DPR. Partai mana saja yang mendukung hak menyatakan pendapat dan bagaimana sikap akhir DPR terhadap desakan pemakzulan Wapres Gibran akan terlihat dari dinamika sidang yang berlangsung hari ini.

Baca juga: Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional 2026

Apa poin penting dari berita ini?

• Desakan pemakzulan Wapres Gibran menguat pascaputusan MA dan MK soal ijazah pendidikan Gibran.
• MA pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah.
• MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti ijazah Gibran yang setara SMA, tetapi permohonan tidak dapat diterima.
• Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut banyak usulan masyarakat soal pemakzulan menjelang sidang paripurna 10 November.
• NasDem dan Golkar menyuarakan langkah berbeda, dari pemakzulan hingga hak menyatakan pendapat.