5 ASN Tulungagung Diberhentikan, Masa Kerja 5-16 Tahun
ASN Tulungagung sebanyak lima orang diberhentikan sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Mereka terdiri dari tiga pegawai negeri sipil (PNS) dan dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Sejak Januari sampai Oktober 2026, ada sebanyak lima ASN yang sudah diberhentikan, kata Kepala Bidang Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur BKPSDM Tulungagung, Laope Pinnega, di Tulungagung, Selasa (10/11).
Laope mengatakan bahwa sebagian ASN yang diberhentikan itu telah mengabdi cukup lama, mulai dari lima hingga 16 tahun. Tiga PNS di antaranya sebelumnya bertugas sebagai staf pada sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Pemberhentian ASN adalah sanksi terberat dalam pembinaan aparatur. Sanksi ini tidak dijatuhkan sembarangan, melainkan melalui proses pemeriksaan dan sesuai dengan aturan disiplin yang berlaku bagi aparatur sipil negara.
ASN Tulungagung dan Aturan Disiplin Aparatur
Secara umum, pemberhentian PNS dan PPPK diatur dalam ketentuan disiplin aparatur sipil negara. Pelanggaran berat seperti tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam waktu lama, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum dapat berujung pada pemberhentian, setelah melalui sidang dan pemeriksaan oleh tim yang berwenang.
Fakta bahwa para ASN yang diberhentikan itu telah mengabdi 5 hingga 16 tahun menunjukkan bahwa masa kerja yang lama tidak menjadi perlindungan bila terjadi pelanggaran disiplin berat. Bagi aparatur, integritas dan kedisiplinan adalah syarat yang harus dijaga sepanjang karier, bukan hanya di awal masa kerja.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, pemberhentian ini menjadi pesan bagi seluruh aparatur: aturan disiplin berlaku untuk semua, tanpa pandang masa kerja. Pembinaan aparatur yang tegas diharapkan membuat pelayanan publik semakin baik, karena ASN yang disiplin akan bekerja lebih bertanggung jawab.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi ASN di daerah lain. Menjadi aparatur negara berarti terikat pada aturan yang ketat, dan pelanggaran terhadap aturan itu memiliki konsekuensi nyata, termasuk kehilangan pekerjaan yang telah dijalani bertahun-tahun.
BKPSDM Tulungagung sebagai instansi pembina kepegawaian akan terus melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur. Tujuannya bukan sekadar memberi sanksi, tetapi memastikan seluruh ASN di Tulungagung bekerja sesuai aturan dan melayani masyarakat dengan baik.
Apa poin penting dari berita ini?
- ASN Tulungagung sebanyak 5 orang diberhentikan sepanjang Januari-Oktober 2026.
- Mereka terdiri dari 3 PNS dan 2 PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
- Para ASN yang diberhentikan telah mengabdi selama 5 hingga 16 tahun, dan 3 PNS di antaranya bertugas sebagai staf perangkat daerah.
- Pemberhentian ASN adalah sanksi terberat dalam pembinaan aparatur dan dijatuhkan melalui proses sesuai aturan disiplin.
- BKPSDM Tulungagung akan terus melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur.
Baca juga: Menjaga Warisan KH Noer Alie, Pahlawan Nasional dari Bekasi
