Jika Gibran Mundur, Ini Aturan UUD 1945
Jika Gibran Mundur dari jabatan Wakil Presiden, mekanisme penggantinya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada hari itu. Pertemuan antara keduanya berlangsung kurang lebih 2,5 jam, dan di antara pembicaraan itu Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang.
Keputusan Gibran Mundur itu dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen. Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Lalu, bagaimana mekanisme penunjukan wapres jika nanti Gibran Mundur benar-benar terjadi? Jawabannya ada pada Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, yang mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan posisi wapres, MPR menyelenggarakan sidang umum untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.
Apa Isi Pasal 8 Ayat 2 soal Gibran Mundur?
Bunyi pasal tersebut adalah: Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, bila Gibran Mundur dan jabatannya kosong, Presiden Prabowo harus mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari dua calon itu, paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Sejauh ini, Gibran belum buka suara langsung terkait dengan pengunduran dirinya ini. Publik masih menunggu pernyataan resmi dari Wakil Presiden mengenai niat yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden tersebut.
Perkembangan soal Gibran Mundur ini menjadi perhatian karena menyangkut stabilitas pemerintahan dan mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden. Setiap langkah selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.
Baca juga: Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo
Apa poin penting dari berita ini?
- Gibran Mundur menjadi sorotan setelah Wapres disebut menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
- Gibran Mundur terjadi di tengah tekanan politik, dengan 50 anggota dari enam fraksi DPR mendorong usul HMP.
- Jika Gibran Mundur, Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.
- MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden selambat-lambatnya 60 hari setelah kekosongan terjadi.
- Sejauh ini Gibran belum buka suara langsung terkait pengunduran dirinya.
