Gibran Dinilai Tak Punya Kedudukan Hukum PK
Kedudukan hukum Gibran Rakabuming Raka untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait persyaratan pendidikan dinilai tidak ada. Penilaian itu disampaikan praktisi hukum Abdul Wakil Kamal dalam konferensi pers Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) di Formappi, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Abdul menjelaskan bahwa pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut adalah advokat Subhan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Karena itu, hak mengajukan PK hanya dimiliki oleh para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa tersebut.
“Jadi, pihak yang bersengketa itu Pak Subhan dan Dikdasmen. Pihak yang dapat mengajukan PK adalah para pihak dalam perkara tersebut,” kata Abdul dalam konferensi pers tersebut.
Menurut Abdul, Subhan sebagai pihak yang memenangkan perkara tidak memiliki alasan untuk mengajukan PK. Sementara itu, Kemendikdasmen sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum tersebut, tergantung pada sikap resmi kementerian.
Perkara ini bermula dari gugatan terkait persyaratan pendidikan yang diputus oleh PTUN. Putusan tersebut kemudian menjadi perbincangan publik karena menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan polemik ijazah yang selama ini melekat padanya.
Dalam perkembangan terkait, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta Gibran untuk berjuang menghadapi polemik ijazah hingga ke Mahkamah Agung. Pernyataan itu menunjukkan bahwa polemik tersebut masih akan berlanjut melalui jalur hukum yang tersedia.
Di sisi lain, Gibran sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pendidik adalah garda terdepan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap latar belakang pendidikannya.
Kedudukan Hukum Gibran dalam Perkara PK
Kedudukan hukum Gibran menjadi penting karena PK bukanlah upaya hukum yang bisa diajukan oleh sembarang pihak. Dalam sistem peradilan tata usaha negara, hanya pihak yang berkedudukan sebagai pihak dalam perkara yang dapat mengajukan PK atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Penjelasan Abdul Wakil Kamal ini memberi kejelasan hukum di tengah ramainya perdebatan publik. Bila Gibran bukan pihak dalam perkara, maka jalur PK atas putusan PTUN tersebut tidak terbuka baginya, dan upaya hukum yang tersedia harus ditempuh oleh pihak yang memang menjadi pihak dalam sengketa.
Perkembangan perkara ini akan terus diikuti, terutama terkait sikap Kemendikdasmen sebagai salah satu pihak dalam sengketa dan langkah hukum apa yang akan mereka ambil setelah putusan PTUN tersebut.
Apa poin penting dari berita ini?
- Kedudukan hukum Gibran untuk mengajukan PK atas putusan PTUN terkait persyaratan pendidikan dinilai tidak ada oleh praktisi hukum Abdul Wakil Kamal.
- Pihak yang bersengketa adalah advokat Subhan dan Kemendikdasmen, sehingga hanya para pihak itu yang dapat mengajukan PK.
- Subhan sebagai pihak yang memenangkan perkara tidak memiliki alasan mengajukan PK, sedangkan Kemendikdasmen memiliki kemungkinan mengajukan upaya hukum tersebut.
Baca juga: PDIP: HMP Gibran Bukan Sekadar Pertarungan
