Jaminan Produk Halal Tak Hanya Soal Sertifikat
Jaminan produk halal tidak cukup diukur hanya dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Penegasan itu disampaikan Ombudsman RI dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menyatakan bahwa ukuran keberhasilan jaminan produk halal antara lain dilihat dari sejauh mana produk yang beredar betul-betul memenuhi ketentuan dan masyarakat mendapatkan perlindungan. Sertifikat yang banyak tidak ada artinya bila produk di pasaran ternyata tidak sesuai dengan ketentuan halal.
Menurut Maneger, jaminan produk halal bukan sekadar kewajiban pelaku usaha, melainkan hak masyarakat dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk memenuhinya. Pernyataan ini menegaskan bahwa negara tidak boleh berhenti pada urusan administrasi sertifikasi semata.
Ombudsman berharap BPJPH dapat menindaklanjuti temuan dan saran perbaikan yang disampaikan, dengan langkah yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Tindak lanjut itu penting agar pengawasan jaminan produk halal tidak hanya menjadi laporan tahunan, tetapi benar-benar mengubah kondisi di lapangan.
Sebelumnya, Ombudsman telah melaksanakan pemantauan kepatuhan pelaku usaha serta kesiapan tata kelola halal di DKI Jakarta dan Tangerang pada 14 hingga 16 Oktober 2026 melalui inspeksi mendadak. Hasil pemantauan tersebut sudah diserahkan kepada Kepala BPJPH.
Hasilnya cukup mengejutkan. Dari 159 sampel produk yang diperiksa di ritel modern, sebanyak 78 produk atau 49,1 persen dinyatakan tidak sesuai ketentuan, sementara 81 produk atau 50,9 persen dinyatakan sesuai. Artinya, hampir separuh produk yang diperiksa masih bermasalah dari sisi ketentuan halal.
Sorotan Ombudsman soal Jaminan Produk Halal
Temuan bahwa hampir separuh sampel produk tidak sesuai ketentuan menunjukkan masih ada kesenjangan antara sertifikasi di atas kertas dan kondisi nyata produk yang beredar. Kesenjangan ini perlu ditutup dengan pengawasan yang lebih ketat, terutama di ritel modern yang menjadi tempat belanja utama masyarakat perkotaan.
Ke depan, Ombudsman mendorong BPJPH memperkuat pengawasan di lapangan, termasuk memastikan pelaku usaha benar-benar menerapkan ketentuan halal dalam proses produksi, penyimpanan, hingga penjualan. Edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen juga dinilai penting agar kedua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing.
Bagi konsumen, temuan ini menjadi pengingat untuk lebih cermat memeriksa label dan keaslian sertifikat halal pada produk yang dibeli. Bagi pemerintah, temuan ini menjadi pekerjaan rumah agar jaminan produk halal benar-benar melindungi masyarakat, bukan sekadar angka sertifikat.
Apa poin penting dari berita ini?
- Jaminan produk halal tidak cukup diukur hanya dari jumlah sertifikat, menurut Ombudsman RI.
- Dari 159 sampel produk di ritel modern, 78 produk atau 49,1 persen tidak sesuai ketentuan, sementara 81 produk atau 50,9 persen sesuai.
- Ombudsman meminta BPJPH menindaklanjuti temuan pengawasan dengan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan.
