Siapa yang Akan Memimpin Manusia di Mars? Peneliti: Bukan Kaisar, Bukan Miliarder

Ketika manusia kelak menetap di dunia lain, siapa yang akan memimpin mereka? Pertanyaan itu dibahas astrobiolog Jacob Haqq Misra dalam siniar Fiction Science, dengan kesimpulan yang jauh dari gambaran film: pemerintahan awal di luar Bumi kemungkinan besar bukan kekaisaran, bukan pula kekuasaan satu miliarder, melainkan campuran kerangka hukum dari berbagai budaya Bumi.

Misra, yang menulis buku tentang kedaulatan antariksa berjudul Sovereign Mars, menyampaikan pandangannya itu dalam episode terbaru siniar tersebut yang dirilis pada awal November 2026. Menurutnya, budaya-budaya Bumi dan gagasan-gagasan tentang pemerintahan dari Bumi akan ikut terbawa ke permukiman luar angkasa, lalu melahirkan kerangka hukum campuran berupa kesepakatan-kesepakatan tentang cara hidup berdampingan secara damai.

Gambaran fiksi kerap menawarkan jawaban yang lebih dramatis. Dalam Dune: Part Three, Paul Atreides tampil sebagai kaisar semesta yang dikenal, dalam serial For All Mankind seorang mogul antariksa berperan penting mendirikan pangkalan Mars, sementara Star Wars dan The Moon Is a Harsh Mistress menampilkan aliansi pemberontak. Misra menilai, setidaknya pada fase awal ekspansi ke luar Bumi, tidak satu pun model itu yang akan langsung terwujud.

Perdebatan ini bukan sekadar teori karena sejumlah pihak sudah lama membicarakan kota di Mars. Pendiri SpaceX Elon Musk selama lebih dari satu dekade menggaungkan prospek membangun kota di Mars, dan belakangan juga pangkalan di Bulan. Pada sebuah konferensi teknologi tahun 2016, Musk sempat bercanda soal dirinya dinyatakan sebagai raja Mars, namun dalam nada yang lebih serius ia menyebut bentuk pemerintahan Mars kemungkinan berupa demokrasi langsung, bukan demokrasi perwakilan.

Dalam gagasan Musk, warga akan memberikan suara secara langsung atas berbagai isu, sehingga potensi korupsi bisa ditekan. Ia juga mengusulkan agar sebuah undang-undang lebih mudah dicabut daripada dibuat, misalnya dengan syarat 60 persen suara untuk mengesahkan undang-undang tetapi cukup lebih dari 40 persen suara untuk mencabutnya, serta setiap undang-undang dilengkapi ketentuan kedaluwarsa bila tidak lagi dipilih untuk dipertahankan.

Misra menjelaskan mengapa membentuk pemerintahan Mars tidak akan semudah itu. Perjanjian Luar Angkasa (Outer Space Treaty) yang sudah berusia hampir 60 tahun dan ditandatangani lebih dari 110 negara, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara kekuatan antariksa lainnya, menyatakan semua negara berhak menggunakan Bulan dan benda langit lain untuk tujuan damai, tetapi tidak ada negara yang boleh mengklaim kedaulatan atau kepemilikan atas wilayah luar Bumi. Pemerintah juga memikul tanggung jawab dan kewajiban hukum atas aktivitas antariksa nasionalnya, baik yang dilakukan lembaga publik maupun usaha swasta.

Pandangan itu tidak disepakati semua pihak. Robert Zubrin, presiden organisasi nirlaba Mars Society, berpendapat ketentuan perjanjian tersebut justru berarti para penandatangan telah secara eksplisit melepaskan hak mereka untuk ikut campur dalam permukiman Mars. Namun pertanyaan berikutnya tetap terbuka: berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah permukiman Mars untuk bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah?

Misra menekankan bahwa tantangan hidup di Mars sangat besar, dan justru di situlah nilai dari memikirkan pemerintahan Mars: bukan sebagai tempat untuk memulai segalanya dari nol, melainkan sebagai cara untuk menguji gagasan-gagasan manusia hingga batas ekstrem, lalu menerapkannya kembali di Bumi. Dengan kata lain, perdebatan tentang siapa yang memimpin di Mars pada akhirnya juga menguji cara manusia mengatur dirinya sendiri di planet asalnya.

Apa poin penting dari berita ini?

• Astrobiolog Jacob Haqq Misra menilai pemerintahan awal di luar Bumi kemungkinan berupa campuran kerangka hukum dari berbagai budaya Bumi.
• Gambaran fiksi seperti kaisar, miliarder penguasa, atau aliansi pemberontak dinilai tidak akan langsung terwujud pada fase awal.
• Elon Musk pernah mengusulkan demokrasi langsung untuk Mars, dengan undang-undang yang lebih mudah dicabut daripada dibuat.
• Perjanjian Luar Angkasa melarang klaim kedaulatan atas wilayah luar Bumi dan membebani pemerintah dengan tanggung jawab atas aktivitas antariksa nasionalnya.
• Robert Zubrin berbeda pendapat dan menilai perjanjian itu justru melepaskan hak negara penandatangan untuk ikut campur dalam permukiman Mars.