KPK Cecar Nusron soal Uang untuk Orang Kepercayaan hingga Dugaan Setoran Jabatan di ATR/BPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Rabu (4/11/2026). Pemeriksaan yang berlangsung selama lima jam itu berkaitan dengan dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan dugaan setoran jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik mengonfirmasi kepada Nusron mengenai uang-uang yang diterima oleh orang-orang kepercayaan Nusron. Penyidik menggali pengetahuan Nusron atas dugaan penerimaan uang tersebut, kaitannya untuk apa, dan bagaimana alurnya. Konfirmasi ini menjadi bagian penting penyidikan, karena keterangan saksi dapat membantu mengurai perkara yang sedang disidik.
Selain itu, penyidik juga memeriksa Nusron terkait tugas dan kewenangannya selaku Menteri ATR/BPN dalam pengurusan sertifikasi tanah, HGB, dan sebagainya. Menurut Budi, dalam pengurusan sertifikat tanah memang ada pembagian dan pendistribusian kewenangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sehingga penyidik perlu memetakan dengan tepat di mana letak kewenangan menteri dan di mana letak kewenangan jajarannya.
Penyidik juga mengonfirmasi kewenangan Nusron dalam penempatan jabatan di struktur Kementerian ATR/BPN. Hal ini berkaitan dengan dugaan adanya setoran rutin ataupun setoran jabatan di lingkungan kementerian tersebut, termasuk dugaan setoran rutin dari tingkat Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), hingga ke atas. Dugaan aliran setoran berjenjang inilah yang sedang ditelusuri penyidik.
Budi menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Nusron hari ini masih awal dan penyidik masih menganalisis keterangan yang disampaikan. KPK juga menyampaikan dugaan bahwa Nusron mengetahui hal yang dilakukan oleh empat orang kepercayaannya tersebut, tetapi semua hasil pemeriksaan masih dianalisis dan ditelaah lebih lanjut oleh penyidik.
Usai pemeriksaan, Nusron hanya menjelaskan soal perjalanan dinasnya ke luar negeri yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara. Ia tidak menyampaikan penjelasan panjang mengenai materi pemeriksaan, yang memang menjadi ranah penyidik.
Perkara ini menjadi sorotan karena menyangkut sektor pertanahan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Sertifikat tanah, HGB, dan penempatan jabatan adalah urusan yang memengaruhi kepastian hukum atas tanah dan integritas birokrasi. Bila dugaan setoran dan suap terbukti, dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan. Karena itu, publik menanti kelanjutan penyidikan KPK dengan harapan prosesnya transparan dan tuntas.
Apa poin penting dari berita ini?
- KPK memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid selama lima jam pada Rabu (4/11/2026).
- Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan suap pengurusan sertifikat HGB dan dugaan setoran jabatan di Kementerian ATR/BPN.
- Penyidik mengonfirmasi uang yang diterima orang-orang kepercayaan Nusron dan pengetahuan Nusron atas penerimaan itu.
- Penyidik juga menggali kewenangan Nusron dalam sertifikasi tanah dan penempatan jabatan, termasuk dugaan setoran rutin dari Kantah dan Kanwil.
- KPK menyebut pemeriksaan masih awal dan keterangannya masih dianalisis, serta menduga Nusron mengetahui perbuatan empat orang kepercayaannya.
