Masyarakat Adat Kanum Merauke Desak Pengakuan Kelembagaan dan Wilayah Adat

Masyarakat adat Kanum di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, masih memperjuangkan pengakuan kelembagaan dan wilayah adat yang telah berlangsung lebih dari lima tahun. Desakan itu kembali disampaikan dalam pertemuan di Kampung Yanggandur, Distrik Sota, pada Senin (2/11), yang dihadiri perwakilan masyarakat adat, pegiat budaya, dan mahasiswa.

Kepala Suku Kanum, Yeremias K Ndimar, mengatakan bahwa pengakuan kelembagaan menjadi bagian penting dalam menjaga identitas masyarakat adat sekaligus memperkuat posisi mereka dalam pengambilan kebijakan di daerah. Tanpa pengakuan formal, suara masyarakat adat dalam kebijakan yang menyangkut tanah dan sumber daya mereka menjadi lemah.

Pertemuan tersebut dihadiri Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), mahasiswa Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kalai Anim (IMPKA), serta pegiat budaya dan lingkungan Agustinus Mahuze. Kehadiran mahasiswa dalam pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mempelajari langsung sejarah masyarakat Kanum, struktur adat, serta perkembangan perjuangan pengakuan yang tengah berlangsung.

Yeremias menyebut masyarakat telah menyiapkan dokumen kelembagaan dan melakukan pemetaan wilayah adat. Namun, proses pengakuan masih membutuhkan tindak lanjut pemerintah daerah dengan mempertimbangkan sejarah kesukuan dan kedudukan masing-masing marga. Setiap marga memiliki aturan tersendiri terkait penguasaan dan pewarisan tanah, sehingga pengakuan wilayah adat tidak cukup hanya melalui pemetaan, tetapi juga perlu memperhatikan struktur sosial dan hubungan masyarakat dengan tanah leluhurnya.

Selain pengakuan kelembagaan dan wilayah adat, Yeremias turut menyoroti keterwakilan masyarakat Kanum dalam pemerintahan. Ia menyinggung keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pembahasan mengenai ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi. Keterwakilan yang memadai diyakini dapat memastikan kebijakan daerah tidak mengabaikan kepentingan masyarakat adat.

Di luar persoalan kelembagaan, Yeremias mengingatkan pentingnya menjaga bahasa, sejarah, dan pengetahuan adat di tengah perubahan sosial. Ia berharap generasi muda Kanum tetap mengenal identitas dan tradisi yang diwariskan para leluhur, sehingga perjuangan pengakuan tidak hanya menjadi urusan dokumen, tetapi juga menjadi gerakan pelestarian budaya yang hidup.

Yeremias berharap dokumen kelembagaan dan hasil pemetaan wilayah adat yang telah disiapkan tidak berhenti sebagai administrasi, tetapi memperoleh tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah. Bagi masyarakat Kanum, pengakuan adalah pintu masuk menuju perlindungan tanah adat, partisipasi dalam kebijakan, dan keberlanjutan identitas mereka di tanah Papua Selatan.

Apa poin penting dari berita ini?

• Masyarakat adat Kanum di Merauke memperjuangkan pengakuan kelembagaan dan wilayah adat yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun.
• Kepala Suku Kanum Yeremias K Ndimar menyebut pengakuan penting untuk menjaga identitas dan memperkuat posisi dalam pengambilan kebijakan.
• Masyarakat telah menyiapkan dokumen kelembagaan dan pemetaan wilayah adat, tetapi masih menunggu tindak lanjut pemerintah daerah.
• Setiap marga memiliki aturan tersendiri soal penguasaan dan pewarisan tanah yang perlu diperhatikan dalam pengakuan.
• Yeremias juga menyoroti keterwakilan masyarakat Kanum lewat DPRK dan MRP serta pentingnya menjaga bahasa, sejarah, dan pengetahuan adat.