Pemkot Surabaya Larang Pungutan Perpisahan di SD dan SMP Negeri
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan larangan pungutan yang membebani orang tua murid dalam penyelenggaraan kegiatan perpisahan siswa SD dan SMP negeri. Penegasan ini menyusul pengaduan melalui Hotline Lapor Cak Eri mengenai dugaan permintaan iuran Rp300.000 kepada wali murid SDN Manukan Wetan IV untuk kegiatan tasyakuran perpisahan dan pembelian batik bagi guru.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati untuk mendatangi sekolah tersebut. “Saya sudah menginstruksikan Kepala Dispendik Surabaya, Bu Febri, untuk mendatangi SDN Manukan Wetan IV. Ada laporan bahwa orang tua atau wali murid diminta iuran untuk membeli batik bagi guru-guru saat acara perpisahan,” kata Eri, Jumat (30/10/2026).
Dalam pengaduan itu, pelapor menyebut uang Rp300.000 diminta untuk pengadaan seragam batik bagi 23 orang guru serta biaya konsumsi guru, ibu, dan siswa dalam acara perpisahan siswa kelas VI. Pelapor mempertanyakan dasar penarikan dana tersebut, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku dan apakah pembayaran itu bersifat wajib bagi seluruh orang tua siswa.
Eri meminta seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri di Surabaya tidak menggelar acara perpisahan secara berlebihan, terutama jika kegiatan tersebut berpotensi membebani orang tua murid. “Jika ingin mengadakan kegiatan, cukup dengan tasyakuran sederhana, seperti makan tumpeng bersama di sekolah, tanpa memberatkan orang tua murid,” ujarnya.
Eri menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh kemeriahan acara perpisahan, melainkan manfaat ilmu yang diperoleh siswa selama menempuh pendidikan. Ia juga menyoroti permintaan iuran kepada siswa untuk membeli seragam batik bagi guru, yang dinilainya tidak semestinya dibebankan kepada peserta didik.
Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyatakan telah menegur Kepala SDN Manukan Wetan IV sekaligus meluruskan persoalan tersebut. Ia menegaskan sekolah harus mengutamakan pelayanan kepada peserta didik dan tidak membebani orang tua melalui permintaan pembayaran yang tidak semestinya.
“Saya mau pastikan benar bahwa tidak ada yang namanya urunan-urunan atau pungutan yang sifatnya tidak clear,” jelas Febrina. Ia juga meminta seluruh kepala SD dan SMP negeri memastikan tidak ada pungutan yang tidak transparan, termasuk iuran untuk kebutuhan kegiatan sekolah maupun pembelian perlengkapan guru.
Selain persoalan pungutan, Febrina mengungkapkan adanya indikasi perundungan yang melibatkan sesama wali murid. Situasi tersebut diduga berkaitan dengan perbedaan sikap orang tua terhadap pungutan kegiatan perpisahan. Salah satu wali siswa dilaporkan mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari orang tua lainnya karena menyatakan ketidaksetujuan terhadap permintaan pembayaran tersebut.
Eri pun berpesan kepada para orang tua agar perbedaan pendapat tidak berujung pada perundungan. “Saya juga memohon kepada para orang tua. Jika ada sesama orang tua yang tidak sependapat dengan ide atau usulan anda, jangan sampai melakukan perundungan atau saling menyindir di grup WhatsApp, apalagi sampai menjadikan siswa sebagai korban,” katanya.
Kasus di SDN Manukan Wetan IV ini menjadi pengingat bahwa sekolah negeri dibiayai negara justru agar pendidikan tidak menjadi beban keluarga. Ketika kegiatan perpisahan berubah menjadi ajang pungutan, yang dirugikan bukan hanya dompet orang tua, tetapi juga rasa keadilan di antara siswa dan suasana kebersamaan di lingkungan sekolah.
Apa poin penting dari berita ini?
- Pemerintah Kota Surabaya menegaskan larangan pungutan yang membebani orang tua murid dalam kegiatan perpisahan siswa SD dan SMP negeri.
- Penegasan ini menyusul pengaduan melalui Hotline Lapor Cak Eri mengenai dugaan permintaan iuran Rp300.000 kepada wali murid SDN Manukan Wetan IV.
- Iuran tersebut disebut untuk pengadaan seragam batik bagi 23 orang guru serta biaya konsumsi dalam acara perpisahan siswa kelas VI.
- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan Kepala Dispendik Febrina Kusumawati mendatangi sekolah tersebut, dan kepala sekolah telah ditegur.
- Eri meminta acara perpisahan digelar sederhana, seperti makan tumpeng bersama di sekolah, tanpa memberatkan orang tua murid.
