Mulai 2026, Hasil Audit Kearsipan Jadi Indikator Kinerja OPD di Kota Bima
Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, mulai tahun ini menjadikan hasil audit kearsipan sebagai salah satu indikator dalam evaluasi kinerja perangkat daerah. Kebijakan itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kearsipan Tahun 2026 bertema “Membangun Budaya Tertib Kelola Arsip Daerah” di Aula Kantor Pemkot Bima, Senin, 26 Oktober 2026.
Rakor tersebut dihadiri Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima, Ahmad Mufrad, menjelaskan bahwa arsip bukan sekadar tumpukan berkas: arsip adalah bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sumber informasi dan memori kolektif daerah yang harus dikelola secara profesional.
Sebagai bahan evaluasi, audit kearsipan internal telah dilaksanakan terhadap lima perangkat daerah pada 2025 dan dilanjutkan terhadap sepuluh perangkat daerah pada 2026. Hasil audit itu menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus menyusun langkah pembenahan tata kelola arsip secara lebih terarah.
Wali Kota Bima menegaskan, hasil audit kearsipan 2025–2026 menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh. Karena itu, ia mengeluarkan tujuh langkah kebijakan percepatan pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemkot Bima.
Langkah-langkah itu meliputi penetapan kearsipan sebagai prioritas reformasi birokrasi, penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Tertib Kelola Arsip Daerah, pemetaan kebutuhan arsiparis dan pelatihan berkelanjutan bersama BKPSDM dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta alokasi anggaran sarana prasarana secara bertahap mulai APBD Murni 2027.
Selain itu, setiap perangkat daerah diminta menata arsip aktif dan inaktif serta melaksanakan penyusutan arsip sesuai ketentuan dan Jadwal Retensi Arsip, mempercepat penerapan aplikasi Srikandi, dan menjalani monitoring serta evaluasi berkala minimal setiap triwulan yang dilaporkan langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Sebagai konsekuensi dari kebijakan baru ini, perangkat daerah dengan nilai audit berkategori baik akan diberi apresiasi, sementara perangkat daerah dengan kategori sangat kurang akan mendapatkan pembinaan khusus. Sejumlah tantangan yang masih perlu ditangani antara lain penguatan komitmen organisasi, pengelolaan dan penyusutan arsip dinamis, pemenuhan tenaga arsiparis, penyediaan sarana prasarana, dan optimalisasi aplikasi Srikandi.
