PDIP: Hak Menyatakan Pendapat Paling Rasional soal Gibran
Hak menyatakan pendapat dinilai PDIP sebagai pilihan paling rasional bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengaku pihaknya telah banyak menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR. Usulan itu datang dari berbagai kalangan yang mengikuti perkembangan kasus ijazah Gibran.
Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini, ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.
Hak Menyatakan Pendapat dan Kasus Gibran
Hasto mengatakan aspirasi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat di DPR terus didengar PDIP. Menurut Hasto, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan berbagai pihak soal itu. Nah sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di DPR, kata dia.
Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Dugaan pelanggaran itu mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Dengan kata lain, hak menyatakan pendapat adalah instrumen konstitusional yang serius, bukan sekadar pernyataan politik.
Proses resmi penggunaan hak menyatakan pendapat akan dimulai setelah masa sidang. Artinya, wacana yang kini berkembang masih berada pada tahap penjajakan dan komunikasi antarfraksi, sebelum dibawa ke mekanisme formal di DPR.
Perkembangan ini terjadi di tengah ramainya perbincangan soal Gibran, termasuk kabar niatnya mengundurkan diri yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Publik kini menanti apakah hak menyatakan pendapat benar-benar diajukan, dan bagaimana DPR menyikapinya dalam masa sidang mendatang.
Apa poin penting dari berita ini?
- Hak menyatakan pendapat dinilai PDIP sebagai pilihan paling rasional bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan MA soal ijazah Gibran.
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap itu di Sekolah Partai, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.
- Hasto mengaku PDIP telah menerima banyak usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar mengajukan hak menyatakan pendapat.
- Hak menyatakan pendapat diatur Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
- Proses resmi penggunaan hak menyatakan pendapat akan dimulai setelah masa sidang.
