Sekda Cilacap Divonis 4 Tahun atas Pemerasan THR
Sekda Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono, divonis empat tahun penjara atas kasus korupsi pemerasan uang tunjangan hari raya (THR). Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis tersebut beserta denda Rp200 juta terhadap Sadmoko.
Putusan dibacakan pada Selasa (10/11) di Pengadilan Tipikor Semarang. Sadmoko dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi pemerasan uang THR terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai terdapat kerja sama nyata antara Sadmoko dan Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman dalam tindak pidana yang didakwakan. Keduanya dinilai bersama-sama melakukan pemerasan terhadap para kepala OPD.
Sekda Cilacap dan Uang Rp568 Juta dari Kepala OPD
Dalam pertimbangan lainnya, majelis hakim menyebut fakta persidangan menunjukkan uang sebesar Rp568 juta yang dikumpulkan dari sejumlah kepala OPD berkaitan dengan kebutuhan dana operasional Bupati Cilacap. Uang itu dipungut dari para kepala OPD dengan dalih tunjangan hari raya.
Praktik semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi. THR adalah hak pegawai yang seharusnya dibayarkan oleh negara, bukan dipungut dari bawahan untuk kepentingan atasan. Ketika pejabat justru memeras bawahannya, yang dirugikan bukan hanya para kepala OPD, tetapi juga wibawa pemerintahan daerah.
Vonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta ini menjadi penegasan bahwa pemerasan dengan kedok pungutan hari raya tetaplah tindak pidana korupsi. Jabatan tinggi dan alasan dana operasional tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memungut uang dari bawahan.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah lain. Pengawasan terhadap pungutan di lingkungan birokrasi harus diperketat, terutama menjelang hari raya ketika praktik semacam ini rawan terjadi. Para kepala OPD yang menjadi korban pemerasan pun perlu berani melapor agar praktik itu tidak berulang.
Dengan putusan ini, proses hukum terhadap Sadmoko Danardono memasuki babak baru. Bila tidak ada upaya hukum lanjutan, vonis tersebut akan berkekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara sesuai putusan pengadilan.
Apa poin penting dari berita ini?
- Sekda Cilacap nonaktif Sadmoko Danardono divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta.
- Sadmoko dinyatakan bersalah atas korupsi pemerasan uang THR dari sejumlah kepala OPD Pemkab Cilacap.
- Majelis hakim menilai ada kerja sama nyata antara Sadmoko dan Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman.
- Fakta persidangan menunjukkan uang Rp568 juta yang dikumpulkan dari kepala OPD berkaitan dengan dana operasional bupati.
- Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada Selasa, 10 November 2026.
Baca juga: Pembacokan Dayeuhkolot, 4 Pelajar Diamankan Polisi
