Formula UMP 2027 Mengacu UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perhitungan UMP 2027 mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Penegasan itu ia sampaikan saat ditanya terkait perkembangan penetapan upah minimum di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026.
Kan undang-undang barunya sudah keluar, ujar Yassierli. Saat ditanya apakah formula upah minimum masih sama dengan sebelumnya, Yassierli menjawab formula merujuk pada ketentuan dalam beleid terbaru. Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ, tegasnya.
Pasal 138 ayat (1) beleid itu menetapkan upah minimum dihitung dengan bersandar pada indikator kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Tiga indikator tersebut menjadi dasar perhitungan agar upah minimum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja sekaligus kondisi perekonomian daerah.
UMP 2027 dan Formula dalam UU Ketenagakerjaan
Untuk menjamin akurasi, Pasal 138 ayat (2) mewajibkan penggunaan data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari lembaga pemerintah di bidang kegiatan statistik. Artinya, data yang dipakai dalam perhitungan harus berasal dari lembaga resmi, bukan dari perkiraan sepihak.
Untuk memperoleh data KHL, Pasal 138 ayat (3) menugaskan lembaga statistik tersebut untuk melaksanakan survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Survei ini menjadi penentu besaran kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah, yang kemudian dipakai sebagai salah satu komponen utama perhitungan upah minimum.
Sebelum survei KHL dijalankan ke lapangan, Pasal 138 ayat (4) huruf a hingga d mengharuskan lembaga statistik dan dewan pengupahan nasional membahas rencana survei tersebut. Mekanisme ini dirancang agar perhitungan upah minimum dilakukan secara transparan dan berbasis data, dengan melibatkan dewan pengupahan sebagai wadah tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Penetapan UMP 2027 menjadi perhatian besar bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia, karena besaran upah minimum provinsi akan memengaruhi daya beli dan biaya hidup. Dengan acuan UU Nomor 27 Tahun 2026 yang baru berlaku, pemerintah daerah kini menunggu pedoman teknis lebih lanjut untuk menetapkan besaran UMP di wilayah masing-masing.
Apa poin penting dari berita ini?
- Menaker Yassierli menegaskan perhitungan UMP 2027 mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
- UU itu berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan menjadi dasar formula upah minimum yang baru.
- Pasal 138 ayat (1) menetapkan upah minimum dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
- Data yang dipakai wajib bersumber dari lembaga pemerintah di bidang statistik, dengan survei KHL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Lembaga statistik dan dewan pengupahan nasional harus membahas rencana survei KHL sebelum survei dijalankan.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Dua Juta Ton Beras Hadapi Nataru
