BPJS PBI Dicoret, Kulon Progo Jamin Layanan Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen tetap memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kepesertaannya dicoret dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah pusat. Meski BPJS PBI dicoret, warga Kulon Progo tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mengurus prosedur pengaktifan kembali.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan warga yang kepesertaannya dinonaktifkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mengurus prosedur pengaktifan kembali melalui pemerintah kalurahan, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan dengan membawa KTP. Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya jumlah warga Kulon Progo yang kepesertaan PBI JKN-nya dinonaktifkan secara berkala dalam beberapa waktu terakhir.
Agung juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala, khususnya bagi penerima manfaat. Tujuannya agar warga tidak kaget ketika kartu ternyata sudah tidak aktif pada saat dibutuhkan untuk berobat.
BPJS PBI Dicoret Setelah Pemadanan Data Kemenkes dan BPS
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Eko Budiarto menjelaskan penonaktifan tersebut terjadi setelah Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemadanan data atau desil kesejahteraan masyarakat. Pemadanan data ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran.
Agung Setyawan menegaskan agar warga tidak panik ketika mendapati kepesertaannya nonaktif. Pemerintah kabupaten telah menyiapkan jalur pengaktifan kembali, dan warga yang memang berhak tetap akan mendapatkan jaminan layanan kesehatan seperti sebelumnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai saat periksa kesehatan kartu sudah tidak aktif padahal sangat mendesak. Karena itu, pengecekan berkala menjadi langkah antisipasi paling sederhana yang bisa dilakukan setiap keluarga penerima manfaat.
Kasus di Kulon Progo ini menggambarkan tantangan penyaluran bantuan iuran kesehatan di daerah. Pemadanan data nasional bisa mengubah status kepesertaan warga, sehingga pemerintah daerah perlu hadir dengan mekanisme pendampingan agar warga miskin dan rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
Baca juga: Edukasi Gizi Jangkau 2.250 Balita di Indonesia
Apa poin penting dari berita ini?
- Pemkab Kulon Progo tetap menjamin layanan kesehatan warga yang kepesertaan BPJS PBI-nya dicoret.
- Pengaktifan kembali bisa diurus lewat kalurahan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan dengan membawa KTP.
- Penonaktifan terjadi setelah Kemenkes dan BPS melakukan pemadanan data desil kesejahteraan.
- Bupati Agung Setyawan mengingatkan warga mengecek kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala.
- Kebijakan ini menyusul meningkatnya jumlah warga Kulon Progo yang kepesertaan PBI JKN-nya dinonaktifkan.
