Kemenkes: Nakes Berhak Hentikan Layanan Medis Bila Terancam
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa Nakes Berhak Hentikan layanan medis jika mengalami gangguan atau tindakan pelecehan saat bertugas. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden dugaan pelecehan seksual yang menimpa nakes perempuan di sebuah rumah sakit di Bantul, DI Yogyakarta, pada 26 Oktober 2026.
Peristiwa yang kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah terkait pentingnya jaminan keselamatan kerja bagi nakes di fasilitas kesehatan.
Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Ika Trisia menyatakan keselamatan nakes saat menjalankan tugas di fasilitas kesehatan (faskes) menjadi perhatian serius pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Ika Trisia di Badung, Bali.
“Tenaga kesehatan yang mengalami gangguan apa pun bentuknya berhak menghentikan pelayanan, sepanjang penanganan kegawatdaruratan telah selesai,” ujar Ika Trisia.
Ika Trisia menegaskan bahwa payung hukum perlindungan tenaga kesehatan sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17, Peraturan Pemerintah Nomor 28, hingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13. Aturan-aturan itu menjadi dasar bagi nakes untuk mendapatkan perlindungan saat menjalankan tugas.
Nakes Berhak Hentikan Layanan dan Perlindungan dari Overwork
Melalui aturan itu, Kemenkes meminta seluruh pimpinan fasilitas kesehatan memberikan perlindungan maksimal serta menyiapkan kanal pengaduan internal yang bisa diakses secara terbuka. Kanal pengaduan itu penting agar nakes yang mengalami gangguan bisa segera melapor dan mendapatkan penanganan.
Selain ancaman pelecehan dan gangguan fisik, Kemenkes juga memastikan perlindungan nakes dari masalah beban kerja berlebih (overwork). Beban kerja yang berlebihan dinilai sama-sama mengancam keselamatan dan kesehatan para tenaga kesehatan.
Insiden di Bantul menjadi pemicu penegasan ini. Seorang nakes perempuan diduga menjadi korban pelecehan seksual saat bertugas di rumah sakit, dan kasusnya sudah dilaporkan ke kepolisian. Pemerintah menilai peristiwa seperti itu tidak boleh terulang dan harus ditindaklanjuti dengan serius.
Dengan penegasan ini, Kemenkes berharap seluruh pimpinan fasilitas kesehatan di Indonesia lebih memperhatikan keselamatan kerja nakes. Perlindungan yang maksimal, kanal pengaduan yang terbuka, dan penegakan aturan yang ada menjadi kunci agar tenaga kesehatan bisa bekerja dengan aman dan tenang dalam melayani masyarakat. Baca juga kabar kesehatan lainnya di 7 Ciri di Tubuh Ada Kanker yang Perlu Diwaspadai, Kenali Tandanya.
Apa poin penting dari berita ini?
- Kemenkes menegaskan tenaga kesehatan berhak menghentikan pelayanan medis jika mengalami gangguan atau tindakan pelecehan saat bertugas.
- Penegasan ini menyusul insiden dugaan pelecehan seksual terhadap nakes perempuan di sebuah rumah sakit di Bantul pada 26 Oktober 2026.
- Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Kemenkes Ika Trisia menyatakan nakes berhak menghentikan pelayanan sepanjang penanganan kegawatdaruratan telah selesai.
- Perlindungan nakes diatur dalam UU Nomor 17, PP Nomor 28, dan Permenkes Nomor 13, termasuk perlindungan dari beban kerja berlebih.
