Hoaks Bahlil Penyadapan Ilegal Dibantah Fakta

Sebuah unggahan di TikTok yang mengklaim Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam penyadapan ilegal dinyatakan salah oleh pemeriksa fakta. Klaim Bahlil penyadapan ilegal itu beredar dari akun TikTok “asri sanjaya” pada Jumat (6/11/2026), dan hingga Rabu (11/11/2026) telah mendapat lebih dari 9.021 tanda suka, 1.045 komentar, serta dibagikan ulang sekitar 1.549 kali oleh pengguna TikTok.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci “Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terlibat penyadapan ilegal” di mesin pencari Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid dari sumber kredibel yang menyebutkan Bahlil terlibat dalam kasus penyadapan ilegal.

Yang ditemukan justru sebaliknya. Bahlil sempat diisukan terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, namun ia membantah keterlibatannya. Bahlil bahkan menegaskan dirinya merupakan salah satu korban yang ikut disadap oleh pihak-pihak terkait dalam kasus itu, dan ia mengaku akan menempuh jalur hukum atas fitnah tersebut.

Bahlil juga menegaskan kesetiaannya, serta menyoroti adanya pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasi untuk menyebarkan pemberitaan yang menyudutkan, termasuk isu pertemuan sejumlah ketua umum partai politik dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait kasus tersebut.

Fakta di Balik Klaim Bahlil Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan yang menjadi latar klaim ini memang benar terjadi, tetapi Bahlil bukan bagian dari pelakunya. Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Karena itu, pemeriksa fakta menyimpulkan unggahan berisi klaim “Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terlibat penyadapan ilegal” merupakan konten palsu (fabricated content). Tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, sementara Bahlil sendiri justru menyatakan dirinya korban dan akan menempuh jalur hukum.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa klaim yang viral di media sosial belum tentu benar, apalagi bila menyangkut nama pejabat publik. Pemeriksaan fakta dengan menelusuri sumber kredibel tetap menjadi langkah penting sebelum sebuah kabar dipercaya dan dibagikan.

Apa poin penting dari berita ini?

• Unggahan TikTok akun ‘asri sanjaya’ mengklaim Bahlil Lahadalia terlibat penyadapan ilegal.
• Pemeriksa fakta Mafindo tidak menemukan informasi valid dari sumber kredibel yang mendukung klaim itu.
• Bahlil membantah terlibat dan menyebut dirinya justru korban penyadapan.
• Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka penyadapan, dan Bahlil bukan salah satunya.

Baca juga: Video Banjir Padang Ternyata Rekaman Lama