Putusan Praperadilan PN Jaksel Dikabulkan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang pembacaan putusan praperadilan dalam perkara Nomor 184/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel, Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan tersebut, majelis hakim membacakan putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Putusan tersebut menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum, khususnya terkait keabsahan penetapan tersangka serta tindakan penyidikan yang menjadi objek permohonan praperadilan. Putusan praperadilan ini menegaskan fungsi pengawasan lembaga praperadilan terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum.

Kuasa hukum Brian Praneda, S.H., menyambut baik putusan majelis hakim tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya menghormati dan menerima putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan di PN Jakarta Selatan. Menurut Brian Praneda, putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permohonan praperadilan yang diajukan pemohon.

Brian Praneda menegaskan bahwa seluruh tindak lanjut atas putusan tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk berkaitan dengan tersangka maupun barang bukti. Sikap itu menunjukkan pihak pemohon menyerahkan pelaksanaan putusan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Apa Isi Putusan Praperadilan PN Jaksel?

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Majelis hakim juga menyatakan penetapan yang menjadi objek permohonan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Pernyataan ini menjadi inti dari putusan praperadilan tersebut.

Selain itu, majelis hakim memerintahkan pihak termohon untuk melakukan penyidikan atas laporan polisi yang menjadi dasar perkara tersebut. Majelis hakim juga memerintahkan termohon untuk menerbitkan surat perintah penyidikan lanjutan sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan tersebut.

Putusan ini menjadi bagian penting dalam proses hukum karena majelis hakim tidak hanya mengabulkan permohonan pemohon, tetapi juga memberikan perintah kepada termohon untuk melaksanakan langkah-langkah penyidikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Bagi pihak pemohon, putusan tersebut merupakan hasil yang menggembirakan setelah melalui rangkaian proses persidangan praperadilan.

Putusan majelis hakim diharapkan dapat menjadi landasan bagi para pihak untuk melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Brian Praneda menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan pelaksanaan dan tindak lanjut putusan kepada aparat penegak hukum yang berwenang, dengan tetap berpedoman pada amar putusan serta prosedur hukum yang berlaku.

Dengan dibacakannya putusan perkara Nomor 184/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel tersebut, para pihak diharapkan dapat menghormati dan melaksanakan seluruh isi putusan majelis hakim. Persidangan praperadilan ini sekaligus menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan melalui lembaga praperadilan untuk memastikan setiap tindakan aparat penegak hukum berjalan berdasarkan hukum dan tidak mengabaikan hak-hak pihak yang berperkara.

Baca juga: KPK Periksa Saksi Kasus Empat Pelabuhan

Apa poin penting dari berita ini?

• PN Jaksel membacakan putusan praperadilan perkara Nomor 184/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel pada Selasa (10/11/2026).
• Majelis hakim mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.
• Majelis hakim menyatakan penetapan yang menjadi objek permohonan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
• Majelis hakim memerintahkan termohon melakukan penyidikan atas laporan polisi yang menjadi dasar perkara.
• Kuasa hukum Brian Praneda menyambut baik putusan itu dan menyerahkan tindak lanjut kepada kejaksaan.