Warga Beutong Keluhkan Huntara dan Sekolah
Warga Beutong masih mengeluhkan hunian sementara dan sekolah yang belum pulih setahun pascabencana. Keluhan itu disampaikan Ketua Perempuan Beutong Bersatu, Saudah yang akrab disapa Mak Wod, saat mengikuti aksi pengibaran bendera putih di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Mak Wod, masyarakat Beutong hingga kini masih hidup dalam ketidakpastian. Persoalan tempat tinggal dan keberlangsungan pendidikan anak menjadi dua hal yang paling dikhawatirkan warga. Masyarakat menginginkan lingkungan yang aman dan terjaga agar generasi mendatang masih memiliki tempat tinggal.
Kondisi hunian sementara atau huntara yang ditempati warga belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan nyaman. Sebagian masyarakat bahkan masih diliputi ketakutan ketika malam tiba karena mendengar suara orang atau kendaraan di sekitar tempat tinggal mereka.
Persoalan pendidikan anak-anak juga disorot. Mak Wod menyebutkan, setelah setahun bencana, kegiatan belajar masih berlangsung dengan fasilitas yang jauh dari memadai. Anak-anak masih duduk di tanah dengan hanya beralas, karena kursi dan bangku yang tersedia tidak mencukupi.
Warga Beutong Minta Izin Tambang Dicabut
Warga juga belum memperoleh kepastian mengenai pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana. Mak Wod mempertanyakan kapan pemerintah merealisasikan pembangunan rumah permanen agar warga tidak terus bergantung pada huntara.
Ia juga mempersoalkan petisi yang dibawa ke Jakarta dengan klaim masyarakat telah menerima investasi. Menurutnya, warga tidak mengetahui dan tidak pernah menyepakati aspirasi sebagaimana yang disampaikan dalam petisi tersebut. Ia menegaskan dampak bencana di wilayah Beutong menyebabkan dua desa hilang.
Kekhawatiran warga semakin besar setelah banjir kembali terjadi. Masyarakat kembali dihantui ketakutan karena belum mengetahui ke mana harus menyelamatkan diri apabila bencana serupa kembali melanda.
Melalui aksi bendera putih itu, Mak Wod meminta pemerintah segera mengevaluasi dan mencabut izin pertambangan di kawasan yang dikhawatirkan mengancam keselamatan masyarakat. Ia menegaskan warga tidak membutuhkan aktivitas pertambangan, melainkan lingkungan yang kembali aman, rumah layak huni, serta fasilitas pendidikan yang memadai.
Ia juga mempertanyakan minimnya kehadiran wakil rakyat untuk melihat langsung kondisi warga Beutong. Menurutnya, pemulihan lingkungan dan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas, bukan kegiatan pertambangan.
Baca juga: Solar Subsidi Aceh: 38 Kasus, 45 Tersangka
Apa poin penting dari berita ini?
- Warga Beutong keluhkan huntara dan sekolah belum pulih setahun pascabencana.
- Anak-anak masih belajar duduk di tanah karena kursi dan bangku tidak mencukupi.
- Warga belum mendapat kepastian pembangunan hunian tetap pengganti rumah yang hilang.
- Bencana di Beutong menyebabkan dua desa hilang dan warga khawatir banjir kembali terjadi.
- Warga menuntut pencabutan izin tambang dan pemulihan lingkungan, rumah, serta sekolah.
