UU Perampasan Aset Disahkan DPR Jadi UU
UU Perampasan Aset resmi disahkan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 masa sidang II 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Pengesahan UU Perampasan Aset tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lainnya. Pengesahan ini menutup pembahasan panjang atas rancangan undang-undang yang telah dibahas selama bertahun-tahun.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dilakukan setelah RUU rampung disusun dengan sebaik-baiknya. Ia menegaskan pengesahan ini bukan hasil tekanan dari pihak mana pun.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan sebelum mengambil persetujuan.
Menurut Puan, penyusunan UU Perampasan Aset dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna dengan setidaknya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
Komisi III DPR RI, lanjut dia, juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan dari seluruh elemen masyarakat dan akar rumput.
“Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” ucap Puan.
Dia pun mengharapkan UU Perampasan Aset dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Setelah itu, Puan meminta persetujuan pengesahan RUU kepada legislator yang menghadiri rapat paripurna.
UU Perampasan Aset mengatur perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Aturan ini diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memutus aliran keuntungan dari kejahatan.
Selama ini, pemberantasan korupsi tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga soal mengembalikan kerugian negara. UU Perampasan Aset memberi landasan hukum yang lebih kuat untuk merampas aset hasil kejahatan.
Proses penyusunan yang panjang, dengan puluhan rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke berbagai daerah, menunjukkan DPR berupaya menyerap masukan seluas mungkin sebelum mengesahkan aturan ini.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, pemerintah dan aparat penegak hukum kini memiliki payung hukum baru untuk menindaklanjuti aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Tahap berikutnya adalah pelaksanaan aturan ini di lapangan. Efektivitas UU Perampasan Aset akan diuji dari bagaimana aparat penegak hukum menggunakannya dalam perkara-perkara korupsi dan tindak pidana lainnya.
UU Perampasan Aset dan Partisipasi Publik dalam Penyusunannya
Partisipasi publik menjadi ciri penyusunan UU Perampasan Aset. Setidaknya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum digelar, ditambah 15 kunjungan kerja Komisi III DPR ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.
Penyusunan UU Perampasan Aset juga melalui penelitian dan evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan KUHAP dan KUHP. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan aturan ini di lapangan oleh aparat penegak hukum.
Efektivitas UU Perampasan Aset akan diuji dari bagaimana aturan ini digunakan dalam perkara-perkara korupsi dan tindak pidana lainnya, serta seberapa besar aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas untuk negara.
Baca juga: Razia Narkoba Lapas 2026 Capai 38 Ribu
Apa poin penting dari berita ini?
- UU Perampasan Aset disusun dengan partisipasi publik yang bermakna, melalui setidaknya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
- Komisi III DPR melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan masyarakat.
- Penyusunan UU Perampasan Aset juga dievaluasi agar tidak tumpang tindih dengan KUHAP dan KUHP.
- Puan Maharani menegaskan pengesahan UU Perampasan Aset bukan karena desakan atau paksaan.
- UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dengan merampas aset hasil kejahatan.
