Demokrat Tak Ajukan Nama untuk Kursi Wapres
Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi kursi wapres yang kosong. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.
Menurut AHY, sikap tersebut sejalan dengan aturan internal Partai Demokrat dan telah dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga merupakan presiden keenam Republik Indonesia.
Kursi Wapres Dipilih MPR dari Calon Presiden
AHY menjelaskan bahwa proses penggantian wakil presiden sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR kemudian memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Di sisi lain, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang konstitusional bagi proses pengisian kursi wapres tersebut. Ia menekankan pentingnya mengikuti mekanisme yang sudah diatur konstitusi, tanpa kegaduhan yang tidak perlu.
Sementara itu, MPR menggelar rapat gabungan untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden. Rapat tersebut menjadi bagian dari proses konstitusional untuk memastikan jabatan wapres segera terisi melalui mekanisme yang benar.
Sikap Demokrat yang tidak mengajukan nama menunjukkan partai itu memilih menghormati kewenangan presiden dan MPR dalam proses ini. Publik kini menanti siapa dua nama yang akan diusulkan Presiden Prabowo kepada MPR untuk dipilih sebagai wakil presiden berikutnya.
Baca juga: Rapat Paripurna DPR Bahas Nasib Gibran
Apa poin penting dari berita ini?
- Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi kursi wapres.
- Pernyataan itu disampaikan AHY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada 13 November 2026.
- Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.
- Sikap Demokrat telah dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
- AHY mengajak masyarakat menjaga suasana tenang dan memberi ruang konstitusional.
