Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan
Pengunduran Diri Gibran sebagai Wakil Presiden tidak perlu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menyebut DPR dan MPR-lah yang akan memproses pengunduran diri tersebut.
Doli menyampaikan hal itu usai pengumuman Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyatakan niatan Gibran untuk mundur dari jabatan sebagai wakil presiden. Pernyataan itu disampaikan Doli kepada wartawan pada Selasa, 10 November 2026.
Tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kata Doli. Ia menegaskan tidak ada aturan seperti itu dalam konstitusi.
Doli menegaskan jika Gibran berniat mengundurkan diri, maka DPR dan MPR yang akan memproses terkait hal ini, bukan presiden. DPR dan MPR dalam prosesnya pun tidak berwenang menolak pengunduran diri Gibran.
Ia merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu mengatur bahwa jika wakil presiden berhenti dalam masa jabatannya dan menyebabkan kekosongan kursi, maka DPR dan MPR meminta presiden mengusulkan dua nama sebagai calon wakil presiden.
Pasal 8 ayat 1 secara lengkap berbunyi, jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.
Kemudian, Pasal 8 ayat 2 berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Apa Latar Belakang Pengunduran Diri Gibran?
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut hari ini berlangsung pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung selama 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran mengatakan niatnya hendak mengundurkan diri dari jabatan.
Niat mundur itu disampaikan Gibran usai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan. MA sebelumnya memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah atau batal, sementara MK menyatakan tidak menemukan ijazah setara SMA pada dokumen kelulusan luar negeri Gibran.
Selain itu, tekanan politik pun kian menguat di parlemen usai Sidang Paripurna DPR pada 10 November 2026. Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR disebut telah menekan usul hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Gibran.
Perkembangan ini membuat proses Pengunduran Diri Gibran menjadi perhatian publik. Mekanisme konstitusional melalui DPR dan MPR kini menjadi jalur yang disebut Doli sebagai prosedur yang berlaku, tanpa persetujuan presiden.
Baca juga: Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo
Apa poin penting dari berita ini?
- Pengunduran Diri Gibran tidak memerlukan persetujuan Presiden Prabowo, kata Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia.
- DPR dan MPR yang akan memproses Pengunduran Diri Gibran, dan keduanya tidak berwenang menolaknya.
- Pasal 8 UUD 1945 mengatur kekosongan Wakil Presiden diisi lewat sidang MPR paling lambat 60 hari.
- Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan 2,5 jam usai putusan MA dan MK soal ijazahnya.
- Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi menekan usul hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Gibran.
