PDIP: HMP Gibran Bukan Sekadar Pertarungan
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. I Wayan Sudirta, menegaskan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat hanya bermodal pertarungan politik. Menurutnya, proses pemakzulan harus ditempuh melalui jalur konstitusi yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Sudirta yang menjadi salah satu dari 14 anggota Fraksi PDIP yang menandatangani usulan HMP itu mengatakan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden harus dibuktikan secara hukum, bukan sekadar opini publik atau tekanan massa.
“DPR tidak cukup hanya mengumpulkan dukungan politik. Dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden harus dibuktikan secara hukum, bukan sekadar opini publik atau tekanan massa,” ujar I Wayan Sudirta dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026).
Polemik yang menjadi dasar usulan HMP Gibran itu berkaitan dengan ijazah SMA Gibran dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) soal penyetaraan pendidikan. Polemik tersebut sudah bergulir berbulan-bulan dan menjadi perdebatan publik.
HMP Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi
Pada Rabu (11/11/2026), pimpinan DPR menerima usulan HMP Gibran dari 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani masing-masing anggota.
Rincian pengusul berasal dari PDIP 14 anggota, Golkar 13 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN 1 anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota. Jumlah ini sudah melebihi syarat minimal 25 anggota dari lintas fraksi untuk dapat diproses kepada pimpinan DPR.
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Usul HMP Gibran ini menjadi respons terhadap polemik ijazah yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Pernyataan Sudirta menegaskan bahwa dukungan politik saja tidak cukup. DPR dijadwalkan menggelar Sidang Paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk menindaklanjuti usulan HMP Gibran tersebut, dan sidang itu akan menentukan arah polemik yang sudah berbulan-bulan menjadi perdebatan publik.
Apa poin penting dari berita ini?
- I Wayan Sudirta menegaskan HMP Gibran tidak cukup bermodal pertarungan politik dan harus lewat jalur konstitusi.
- Dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres harus dibuktikan secara hukum, bukan opini publik.
- Usul HMP Gibran ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
- DPR menggelar Sidang Paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk menindaklanjuti usulan tersebut.
Baca juga: Keponakan Prabowo Hadiri Rapat HMP Gibran
