Kabar Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri
Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya, dan kabar tersebut dengan cepat menjadi perbincangan hangat di jagat politik nasional pada Rabu malam, 11 November 2026.
Ketua Umum Projo Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. “Pokoknya benar,” ujar Budi Arie saat dikonfirmasi pada Rabu, 11 November 2026. Pernyataan singkat itu memperkuat laporan yang sebelumnya beredar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo.
Kabar pengunduran diri ini muncul di tengah pusaran isu pemakzulan Gibran yang sedang bergulir di DPR. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP untuk pemakzulan Gibran, dengan Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak.
Suasana di lingkungan Istana Wakil Presiden pada Rabu malam pun menjadi tidak biasa. Puluhan awak media berkumpul di sana setelah kabar pengunduran diri Gibran menyebar, menanti kepastian resmi mengenai langkah politik yang diambil Wakil Presiden.
Dalam perkembangan terkait, para pakar hukum menilai Gibran tidak dapat kembali menduduki jabatan wakil presiden apabila telah diberhentikan melalui proses pemakzulan. Penilaian ini menambah dimensi hukum dari dinamika politik yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, polemik seputar Gibran juga menyangkut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait persyaratan pendidikan. Praktisi hukum menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut, karena pihak yang bersengketa adalah advokat Subhan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Surat Pengunduran Diri Gibran dan Proses Berikutnya
Surat pengunduran diri Gibran, bila benar telah diserahkan, akan memicu proses politik dan ketatanegaraan berikutnya. Pengunduran diri seorang wakil presiden memiliki prosedur tersendiri, termasuk pembahasan di DPR dan MPR sebagai lembaga yang berwenang.
Publik kini menanti pernyataan resmi dari Istana dan dari Gibran sendiri mengenai kabar ini. Kepastian tentang isi surat, alasan pengunduran diri, serta langkah selanjutnya akan menentukan arah politik nasional dalam beberapa hari ke depan.
Perkembangan ini menjadi salah satu momen politik paling menentukan tahun ini, dan seluruh mata kini tertuju pada Istana serta lembaga-lembaga negara yang akan memproses kabar pengunduran diri tersebut.
Apa poin penting dari berita ini?
- Surat pengunduran diri Gibran dikabarkan telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026.
- Ketua Umum Projo Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dengan pernyataan singkat, “Pokoknya benar”.
- Kabar ini muncul di tengah usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Gibran yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Baca juga: Gibran Dinilai Tak Punya Kedudukan Hukum PK
