150 Guru Besar Surati Presiden soal Gibran
Guru Besar Surati Presiden melalui surat terbuka yang ditandatangani 150 guru besar dari seluruh Indonesia. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap terkait polemik hukum mengenai nasib jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para guru besar itu juga mendesak DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas polemik tersebut. Para guru besar mendesak presiden mengambil tindakan berani dan tegas dalam menyikapi persoalan hukum yang mereka nilai menyangkut jabatan tertinggi kedua di negara ini.
Para guru besar menyampaikan hal tersebut sebagai Surat Terbuka kepada Presiden Prabowo. “Kami menyoroti fakta hukum publik yang bersifat final dan mengikat (inkracht van gewijsde) yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K…” demikian bunyi surat tersebut, yang menyoroti putusan kasasi Mahkamah Agung terkait penyetaraan pendidikan Wapres Gibran.
Menurut para guru besar itu, putusan MA tersebut tegas menyatakan keabsahan surat penyetaraan pendidikan Wapres Gibran. Namun, mereka juga menilai secara materiil hukum tata negara dan hukum administrasi negara, status batal demi hukum artinya dokumen tersebut dianggap tak pernah ada sejak awal. “Konsekuensi yuridisnya bersifat absolut,” kata mereka dalam surat itu.
Para guru besar itu menyatakan tak bisa menoleransi seorang pejabat tinggi negara, sekaligus pemegang jabatan tertinggi kedua dalam struktur negara, menggunakan dokumen yang mereka nilai ilegal. Sikap itu menjadi penekanan utama dalam surat terbuka mereka.
Apa Isi Surat Guru Besar Surati Presiden Ini?
Guru Besar Surati Presiden ini berisi desakan agar presiden mengambil sikap atas polemik hukum terkait jabatan Wapres Gibran. Surat terbuka itu menyoroti putusan kasasi Mahkamah Agung yang menurut para guru besar bersifat final dan mengikat, serta menilai dokumen penyetaraan pendidikan itu batal demi hukum.
Polemik yang menjadi dasar surat tersebut berkaitan dengan ijazah SMA Gibran dan putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung soal penyetaraan pendidikan. Persoalan ini telah bergulir dan memicu usulan HMP di DPR, yang diajukan oleh 120 anggota DPR dari 8 fraksi.
Surat dari 150 guru besar ini menambah tekanan publik terhadap pemerintah dan DPR untuk segera memberikan kejelasan. Para guru besar menilai persoalan ini bukan sekadar perdebatan politik, melainkan menyangkut kepastian hukum atas dokumen yang menjadi syarat jabatan wakil presiden.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari Istana atas surat terbuka tersebut. Perkembangan sikap presiden dan langkah DPR terkait usulan HMP akan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari ke depan.
Baca juga: Prabowo Terima Kasih PDIP Bela Bangsa
Apa poin penting dari berita ini?
- Guru Besar Surati Presiden: 150 guru besar dari seluruh Indonesia mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo.
- Mereka mendesak presiden mengambil sikap tegas atas polemik hukum jabatan Wapres Gibran dan meminta DPR menggunakan HMP.
- Surat itu menyoroti putusan kasasi Mahkamah Agung yang menurut mereka bersifat final dan mengikat.
- Para guru besar menilai dokumen penyetaraan pendidikan itu batal demi hukum dan tak bisa ditoleransi.
