Hoaks Pajak Transaksi Digital 9 November Terbantah
Hoaks pajak transaksi digital yang menyebut semua transaksi digital wajib dipungut pajak mulai 9 November 2026 dipastikan tidak benar. Pemeriksa fakta Mafindo lewat TurnBackHoax menyatakan klaim tersebut menyesatkan, setelah menelusuri video yang beredar di WhatsApp pada 10 November 2026.
Video yang beredar itu dibuat dengan kecerdasan buatan dan menampilkan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dengan narasi bahwa mulai 9 November semua transaksi digital wajib dipungut pajak demi menutup defisit anggaran. Tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri kebenaran klaim itu dengan memasukkan gambar unggahan tersebut ke mesin pencari gambar Google Lens.
Hasil penelusuran menunjukkan gambar serupa juga disebarkan akun Instagram LocalprideIndonesia pada Minggu, 1 November 2026. Sebelumnya, akun X @Jateng_Twit dalam unggahannya pada Senin, 2 November 2026, menyatakan kabar itu menyesatkan. Dikutip dari video pemberitaan Metro TV yang tayang pada Rabu, 4 November 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak ada pajak baru yang mengenakan PPN untuk setiap transfer antarbank dan dompet digital.
Hoaks Pajak Transaksi Digital dan Sistem SPP-TDLN
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kebijakan yang ramai dibicarakan itu sebenarnya berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang telah berlaku sejak 25 September 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan pihaknya kini tengah mengimplementasikan sistem baru tersebut yang dirancang untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak digital dari luar negeri.
Inge menegaskan bahwa kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri. Direktorat Jenderal Pajak menunjuk enam lembaga keuangan untuk memungut PPN dengan skema SPP-TDLN, yakni BRI, BNI, BSI, Mandiri, BTN, dan LinkAja.
Mafindo menyimpulkan unggahan berisi narasi semua transaksi digital wajib dipungut pajak mulai 9 November 2026 merupakan konten yang menyesatkan, karena mencampuradukkan kebijakan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang sudah berlaku dengan tanggal baru yang tidak benar. Kabar semacam ini mudah menyebar karena menyangkut uang dan menyasar kekhawatiran banyak orang, sehingga pemeriksa fakta mengingatkan agar kabar soal pajak selalu dicek ke kanal resmi.
Apa poin penting dari berita ini?
- Hoaks pajak transaksi digital yang beredar di WhatsApp adalah video buatan kecerdasan buatan yang menampilkan Hashim Djojohadikusumo.
- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak ada pajak baru yang mengenakan PPN untuk setiap transfer antarbank dan dompet digital.
- Kebijakan yang sebenarnya adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang berlaku sejak 25 September 2026.
- Enam lembaga keuangan ditunjuk memungut PPN lewat skema SPP-TDLN, yakni BRI, BNI, BSI, Mandiri, BTN, dan LinkAja.
- Mafindo menyimpulkan unggahan tersebut merupakan konten yang menyesatkan.
Baca juga: Hoaks Kapolri Copot Kapolda Jateng Terbantah
