Lima SPPG Tapsel Disuspend, Mitra Keluhkan Insentif

Lima dari 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatra Utara, saat ini berstatus suspend atau penghentian sementara operasional. Sementara itu, sembilan SPPG lainnya masih aktif menjalankan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tengah kondisi tersebut, Satgas MBG Kabupaten Tapanuli Selatan mulai turun langsung melakukan inspeksi lapangan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi mekanisme dan standar operasional yang telah ditetapkan.

Koordinator SPPG Wilayah Tapanuli Selatan, Wan Aprianti Lubis, Senin (9/11/2026), menyampaikan bahwa dari total 14 SPPG yang ada di Tapsel, sembilan masih aktif dan lima lainnya berstatus suspend. Sementara itu, jumlah penerima manfaat program MBG di daerah itu mencapai sekitar 36 ribu orang.

SPPG Tapsel yang Disuspend dan Inspeksi Lapangan

Ia menjelaskan, inspeksi lapangan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri bersama Badan Gizi Nasional (BGN), yang meminta satgas di tingkat kabupaten/kota turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap SPPG.

Sekretaris Satgas MBG Tapsel, Chairul Rizal Lubis, mengatakan inspeksi pertama dilaksanakan di SPPG Yayasan Nurul-Usrat Al Habibah, Lingkungan Lumban Lobu, Kelurahan Arse Nauli, Kecamatan Arse. Menurutnya, terdapat 14 item yang menjadi fokus pemeriksaan, mulai dari legalitas, personel, sumber air minum, fasilitas cuci dan sanitasi, kondisi kompor, hingga alat pemadam api ringan (APAR).

Selain itu, tim juga memeriksa label kemasan ompreng, gudang penyimpanan bahan kering dan basah, serta keberadaan dan fungsi CCTV. “Seluruhnya kita periksa untuk memastikan fasilitas dan perlengkapan benar-benar tersedia serta berfungsi sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Chairul menegaskan, inspeksi tersebut bukan dilatarbelakangi adanya dugaan pelanggaran atau persoalan tertentu di SPPG yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan menyeluruh guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan. Meski demikian, tim menemukan sejumlah catatan kecil yang perlu segera dibenahi, salah satunya terkait kelengkapan tutup kompor, dan pihak pengelola telah diarahkan untuk segera melengkapinya.

Ia menyebutkan, sembilan SPPG masuk dalam agenda inspeksi. SPPG Yayasan Nurul-Usrat Al Habibah menjadi lokasi pemeriksaan pertama, sedangkan delapan SPPG lainnya akan diperiksa secara bertahap di sejumlah kecamatan. “Kami berharap seluruh SPPG di Tapsel mematuhi mekanisme yang sudah ditetapkan. Dengan mengikuti panduan tersebut, pengelola juga akan lebih nyaman dalam menjalankan pelayanan karena sudah memiliki pedoman yang jelas,” katanya.

Mitra SPPG Tapsel Keluhkan Perubahan Skema Insentif

Di balik pengawasan terhadap standar operasional dapur MBG, muncul pula keluhan dari kalangan mitra terkait perubahan kebijakan pembiayaan yang dinilai berdampak terhadap keberlangsungan operasional. Syahni Pane (42), perwakilan mitra SPPG Kecamatan Arse, mengatakan pihaknya sejak awal bergabung karena tertarik dan ingin ikut menyukseskan program nasional tersebut, namun berharap perubahan ketentuan tidak justru memberatkan mitra yang selama ini menjalankan operasional pelayanan.

Menurutnya, terdapat perubahan skema pembiayaan yang cukup dirasakan dampaknya oleh mitra. Ia mencontohkan, sebelumnya terdapat komponen biaya sewa kendaraan sebesar Rp6 juta per unit serta insentif fasilitas sebesar Rp6 juta per hari, tanpa mempersoalkan jumlah penerima manfaat. Namun, saat ini skema insentif tersebut telah mengalami perubahan mengikuti ketentuan terbaru yang disebutnya berdasarkan PM.

“Awalnya kami bergabung menjadi mitra MBG karena tertarik dan ingin ikut menyukseskan program ini. Namun, kami berharap sebagai mitra jangan terlalu diberatkan dengan peraturan-peraturan baru,” ungkapnya. Ia mengaku perubahan skema tersebut mulai berdampak terhadap kemampuan operasional mitra, bahkan berujung pada pengurangan jumlah karyawan.

Persoalan ini menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan MBG di daerah. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya standar keamanan pangan, kelayakan fasilitas dapur, dan kualitas makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga kepastian mekanisme pembiayaan bagi mitra pelaksana. Pengawasan pemerintah tetap diperlukan untuk menjamin pelayanan berjalan sesuai ketentuan, namun kepastian regulasi dan keberlanjutan pembiayaan juga perlu menjadi perhatian agar mitra tidak mengalami kesulitan dalam mempertahankan operasional maupun tenaga kerja.

Baca juga: Puting Beliung Jember Terjang Ratusan Rumah Warga

Apa poin penting dari berita ini?

• Lima dari 14 SPPG Tapsel berstatus suspend, sementara sembilan SPPG lainnya masih aktif melayani Program Makan Bergizi Gratis.
• Jumlah penerima manfaat program MBG di Tapanuli Selatan mencapai sekitar 36 ribu orang.
• Satgas MBG Tapsel melakukan inspeksi lapangan terhadap 14 item, mulai dari legalitas hingga fungsi CCTV.
• Mitra SPPG mengeluhkan perubahan skema insentif yang dinilai memberatkan operasional dan berujung pada pengurangan karyawan.
• Kepastian regulasi dan keberlanjutan pembiayaan menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan MBG di daerah.