Bahlil Limpahkan Izin Galian C ke Pemda untuk Normalisasi
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan melimpahkan kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terdampak bencana Sumatera. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses normalisasi sungai pascabencana.
“Saya hanya terkait dengan pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten/kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengerukan kali,” kata Bahlil usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengeruk material pasir dan batu (sirtu) yang menumpuk di sungai akibat bencana. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat penanganan sedimen yang menghambat aliran sungai.
Menurut Tito, material hasil pengerukan dapat dimanfaatkan sebagai tanggul untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Sementara itu, material yang memiliki nilai ekonomis dapat dijual oleh pihak ketiga melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Izin Galian C untuk Percepat Normalisasi Sungai
“Jadi masukkan PAD. Syaratnya, normalisasi sungai menjadi hal yang utama. Jangan mengambil sirtu, kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Jadi, prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen,” tegas Tito.
Pelibatan pihak ketiga dinilai krusial untuk mempercepat normalisasi sungai, terutama di lokasi-lokasi yang belum tertangani atau membutuhkan waktu lama jika hanya mengandalkan pekerjaan dari pemerintah pusat. Tito menegaskan bahwa kewenangan yang sebelumnya hanya didelegasikan kepada pemerintah provinsi kini akan diperluas.
“Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama. Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan didelegasikan lagi selain provinsi kepada kabupaten dan kota,” ujar Tito.
Normalisasi sungai menjadi prioritas pascabencana di Sumatera karena sedimentasi yang menumpuk dapat memperparah banjir saat hujan deras. Pengerukan yang cepat dan terarah diharapkan mengembalikan kapasitas aliran sungai sebelum musim hujan berikutnya.
Dengan pelimpahan izin galian C ini, pemerintah daerah di wilayah bencana memiliki kewenangan lebih besar untuk bergerak cepat. Namun, pemerintah menekankan bahwa tujuan utama tetap normalisasi sungai, bukan sekadar pengambilan material galian.
Baca juga: Prabowo Perintahkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumatra
Apa poin penting dari berita ini?
- Bahlil Lahadalia melimpahkan kewenangan izin galian C ke pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terdampak bencana Sumatera.
- Langkah ini bertujuan mempercepat normalisasi sungai pascabencana melalui pengerukan material pasir dan batu.
- Pemda dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, dan material bernilai ekonomis yang dijual dapat menambah PAD.
- Tito Karnavian menegaskan prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, bukan sekadar mengambil material galian.
- Kewenangan yang sebelumnya hanya didelegasikan ke provinsi kini diperluas hingga kabupaten dan kota.
