Krisis BBM Lembata, Satgas Didesak Gandeng Polisi
Krisis BBM Lembata membuat Satuan Tugas (Satgas) Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, didesak segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengatasi krisis BBM yang kian mengganggu pelayanan dan aktivitas masyarakat.
Ketua DPRD Lembata, Syafrudin Sira, kepada Media Indonesia, Jumat, 6 November 2026, mengatakan Satgas BBM yang telah dibentuk dan memiliki surat keputusan (SK) harus segera bekerja maksimal.
Menurutnya, salah satu langkah penting ialah membangun kerja sama dengan kepolisian untuk menindak praktik penyimpangan distribusi, terutama penjualan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Syafrudin juga menyayangkan keputusan dua SPBU, yakni SPBU Waijarang dan SPBU Balauring, yang menghentikan sementara pelayanan akibat persoalan dugaan penyusutan volume BBM.
Menurut dia, apabila terdapat persoalan antara pengelola SPBU dan transportir, seharusnya masalah tersebut diselesaikan melalui koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, bukan dengan menghentikan pasokan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Krisis BBM Lembata dan Jalur Distribusi Kepulauan
Jangan sampai ada persoalan di sana, kemudian masyarakat yang menjadi korban. Mereka juga memiliki usaha pelayanan kepada masyarakat. Kalau mereka mogok, tentu membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa normal kembali, ujarnya.
Ia mengingatkan kondisi geografis Lembata sebagai kabupaten kepulauan membuat proses pemulihan pasokan BBM tidak bisa berlangsung cepat. Distribusi harus melalui jalur dari Kabupaten Sikka ke Flores Timur, kemudian dilanjutkan dengan penyeberangan menuju Lembata.
Di sisi lain, kesulitan pasokan BBM juga terjadi di sejumlah wilayah sehingga pemerintah perlu bergerak cepat mengurai persoalan tersebut. Syafrudin meminta pemerintah daerah segera mempertemukan manajemen SPBU, transportir, dan Pertamina Patra Niaga untuk mencari solusi atas persoalan yang menyebabkan terhentinya operasional dua SPBU tersebut.
Selain menyelesaikan persoalan distribusi, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kita tidak perlu malu-malu meniru kabupaten lain. Sumba Barat Daya, misalnya, cukup maksimal mengatasi kelangkaan BBM sekaligus mengurai persoalan distribusi agar BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, katanya.
Ia mengungkapkan dirinya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar Kelompok Kerja (Pokja) dan Satgas BBM bekerja sama dengan APH. Menurut dia, keterlibatan aparat penegak hukum diperlukan agar dugaan pelanggaran Undang-Undang Migas, khususnya terkait penyalahgunaan dan penjualan BBM bersubsidi, dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Syafrudin berharap koordinasi lintas sektor tersebut segera menghasilkan solusi sehingga operasional SPBU kembali normal, pasokan BBM terjamin, dan antrean panjang kendaraan yang selama ini terjadi di Lembata dapat diatasi.
Upaya mengatasi krisis BBM juga dilakukan lewat hilirisasi perikanan Sulut yang berpotensi tembus ekspor.
Apa poin penting dari berita ini?
- Krisis BBM Lembata membuat Satgas BBM didesak segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
- Ketua DPRD Lembata Syafrudin Sira meminta Satgas BBM yang sudah ber-SK segera bekerja maksimal.
- Dua SPBU, yakni SPBU Waijarang dan SPBU Balauring, menghentikan sementara pelayanan akibat dugaan penyusutan volume BBM.
- Distribusi BBM ke Lembata harus melalui Sikka ke Flores Timur, lalu penyeberangan menuju Lembata, sehingga pemulihan tidak bisa cepat.
- Syafrudin meminta pemda mempertemukan manajemen SPBU, transportir, dan Pertamina Patra Niaga, serta mencontoh Sumba Barat Daya dalam mengurai kelangkaan BBM.
