Kemenkes Ancam Sanksi RSUD Lalai Integrasi SATUSEHAT
Kemenkes mengancam sanksi bagi RSUD yang lalai tidak mengintegrasikan Rekam Medis Elektronik ke platform SATUSEHAT. Ancaman sanksi administratif berupa penurunan status akreditasi hingga pembekuan izin berusaha itu membayangi RSUD di Jawa Timur.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengancam bakal menjatuhkan sanksi administratif berupa penurunan status akreditasi hingga pembekuan izin berusaha bagi rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jawa Timur yang lalai mengintegrasikan Rekam Medis Elektronik (RME) ke platform SATUSEHAT. Ancaman ini disampaikan pada Jumat, 6 November 2026, dalam forum Digital Sovereignty Forum 2026 RSUD NEXTGEN di Surabaya.
Pemetaan Kemenkes per 21 September 2026 mencatat sebagian besar layanan RS daerah di Jawa Timur masih tertahan di strata dasar dan madya. Dari puluhan fasilitas yang terdata, baru 21 layanan yang berhasil mencapai strata paripurna. Kondisi ini menjadi alasan Kemenkes memperketat pengawasan integrasi RME.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI dr Azhar Jaya menegaskan kewajiban integrasi Rekam Medis Elektronik terikat batas waktu ketat sesuai Permenkes Nomor 6 Tahun 2026. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan RME yang terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT dan memenuhi prinsip keamanan serta kerahasiaan data pasien.
Integrasi SATUSEHAT dan Batas Waktu Klaim JKN
Azhar Jaya menjelaskan mulai Juni 2027, seluruh pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib berbasis RME terintegrasi SATUSEHAT, setelah tahap transisi dijalankan sejak klaim bulan pelayanan Agustus 2026. Rumah sakit juga diwajibkan memvalidasi data pasien menggunakan NIK Dukcapil serta menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
Fasilitas kesehatan yang gagal mengirimkan data RME secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dipastikan berhadapan dengan sanksi tegas dari pemerintah. Di saat bersamaan, pemerintah merombak skema JKN melalui pembenahan rujukan, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta pergeseran tarif INA-CBG menuju iDRG.
Tarif iDRG dipasang untuk mengelompokkan 57 ribu kasus penyakit yang sebelumnya belum memiliki standar tarif, sekaligus menekan risiko kecurangan klaim. Integrasi SATUSEHAT menjadi fondasi dari seluruh pembenahan ini, karena data rekam medis yang terstandar memungkinkan klaim dan rujukan berjalan lebih transparan.
Baca juga: Polda Metro Gelar Bakti Kesehatan Bareng Ojol
Apa poin penting dari berita ini?
- Kemenkes mengancam sanksi bagi RSUD di Jawa Timur yang lalai mengintegrasikan RME ke SATUSEHAT.
- Sanksi berupa penurunan status akreditasi hingga pembekuan izin berusaha.
- Baru 21 layanan RS daerah di Jawa Timur yang mencapai strata paripurna per 21 September 2026.
- Mulai Juni 2027, seluruh klaim JKN wajib berbasis RME yang terintegrasi SATUSEHAT.
