BGN: Gaji Pengawas Gizi SPPG Tak Dipotong
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kebijakan pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak berdampak terhadap gaji pengawas gizi SPPG. Gaji pengawas gizi dan keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di luar komponen biaya operasional tersebut.
“Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji pengawas gizi dan keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat,” ujar juru bicara BGN Tysa Novenny di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Ia menjelaskan, dalam mekanisme penyaluran anggaran, gaji pengawas gizi SPPG dan pengawas keuangan akan dibayarkan melalui skema top up virtual account (VA) yang dilakukan setiap 10 hari sekali kepada masing-masing SPPG.
Setiap kali top up dilakukan, anggaran yang disalurkan mencakup sejumlah komponen kebutuhan operasional SPPG, termasuk pembayaran gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan.
Gaji Pengawas Gizi SPPG Dibayar Lewat Top Up Virtual Account
“Jadi, ketika dilakukan top up virtual account, akan meng-cover biaya bahan baku, operasional, dan insentif pelayanan, juga jaminan mutu serta biaya gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan,” kata Tysa, seperti dilaporkan ANTARA.
Tysa melanjutkan, pemisahan alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan setiap komponen kebutuhan SPPG dapat terpenuhi sesuai peruntukannya.
BGN juga menegaskan, tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi jumlah tenaga relawan, di antaranya petugas pemorsian dan sopir, dalam pelaksanaan Program MBG.
Tysa menyebutkan, perhitungan kebutuhan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur, dengan tetap memperhatikan batas maksimal biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat.
“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani,” ujar Tysa.
Baca juga: Sarapan Telur Rutin Bisa Turunkan Risiko Demensia
Penegasan BGN ini menjawab kekhawatiran yang sempat muncul di kalangan pengelola dapur SPPG soal nasib gaji pengawas gizi SPPG dan pengawas keuangan setelah adanya pembatasan biaya operasional. Dengan skema top up virtual account setiap 10 hari, BGN memastikan seluruh komponen, dari bahan baku hingga gaji pengawas, tetap terpenuhi.
Apa poin penting dari berita ini?
- BGN memastikan pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak memotong gaji pengawas gizi SPPG.
- Gaji pengawas gizi dan keuangan SPPG berada di luar komponen biaya operasional dan dibayar lewat top up virtual account setiap 10 hari.
- Top up virtual account mencakup biaya bahan baku, operasional, insentif pelayanan, jaminan mutu, serta gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan.
- Tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi jumlah tenaga relawan dalam Program MBG.
- Penegasan itu disampaikan juru bicara BGN Tysa Novenny di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
