November 16, 2026
Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal, Dipimpin Kabareskrim
Politik

Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal, Dipimpin Kabareskrim

Jakarta — Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk melakukan pengusutan mendalam terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Tim tersebut dibentuk sebagai respons proaktif dan bentuk keseriusan Polri dalam menindaklanjuti informasi dan isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Menurut dia, tim khusus tersebut akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Trunoyudo menjelaskan bahwa tim khusus akan mencermati berbagai informasi secara cermat, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pendalaman tersebut diperkirakan akan memakan waktu, namun Polri berkomitmen memastikan setiap proses berjalan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan, hasil kerja tim akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan proses penanganan perkara. Polri juga akan terus menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural dengan menjunjung tinggi etika, demi penyidikan yang lebih objektif, transparan, dan berkeadilan.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan moral, masukan, dan kepercayaan kepada Polri. Menurut Trunoyudo, dukungan tersebut menjadi penguat bagi institusi Polri untuk terus menjalankan tugas, termasuk dalam proses penegakan hukum yang profesional, objektif, dan transparan.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU itu merupakan personel Polri. Penetapan tersangka ini masih dalam tahap dugaan, dan proses hukum selanjutnya akan menentukan pembuktiannya di pengadilan.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha. Perbuatan itu diduga dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026.

Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi, serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum. Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Tim khusus yang dibentuk Kapolri diharapkan dapat mengurai perkara ini secara tuntas dan memastikan semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengusut mendalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
  • Tim khusus tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri dan akan bekerja secara cermat, profesional, serta sesuai ketentuan hukum.
  • Bareskrim telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU, yang merupakan personel Polri.
  • Para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha pada 2025–2026.
  • Penyadapan itu diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik dan laporan polisi, dan hasilnya diduga dihapus pada Oktober 2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *