Puan Dukung Polri Tindak Tegas 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk empat korporasi penanaman modal asing (PMA) atau investor asing. Dukungan itu disampaikan Puan dalam keterangannya pada Sabtu (31/10/2026).

Puan menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi. Menurut dia, upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam karhutla di berbagai daerah patut didukung, karena menyangkut tanggung jawab atas bencana yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Puan menyebut dibutuhkan ketegasan dari pemerintah terhadap pihak yang melanggar. Ia mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Polri, dan menilai proses penanganan karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan, tetapi juga tentang ketegasan negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana karhutla.

Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa keluarga terdampak karhutla masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman. Perkembangan penegakan hukum patut diapresiasi, tetapi perhatian kepada masyarakat tidak boleh berhenti di tengah proses hukum yang berjalan.

Karena itu, Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan perhatian kepada masyarakat selama proses hukum berlangsung. Pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap pekerja dan usaha kecil serta kewajiban pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung, dan keluarga pekerja serta warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka.

Puan juga menilai penjelasan pemerintah perlu membantu warga memahami pekerjaan yang telah selesai, kebutuhan yang masih ditangani, dan dukungan yang dapat diandalkan. Keterbukaan informasi semacam ini penting agar warga tidak dibiarkan dalam ketidakpastian di tengah proses hukum yang bisa berjalan panjang.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan karhutla. Dari jumlah tersebut, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing, sedangkan 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dalam negeri. Hal itu disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam jumpa pers terkait penegakan hukum karhutla yang digelar di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, pada Kamis (29/10/2026).

Asep menjelaskan, selain oleh perorangan, tindakan kebakaran hutan dan lahan juga disebabkan oleh korporasi. Secara keseluruhan, Polri menangani 104 laporan polisi terkait kasus karhutla dengan dugaan pelaku korporasi, dan dari penanganan itu perusahaan yang ditetapkan tersangka kemudian menjadi 20 korporasi.

Penetapan tersangka korporasi ini menjadi penanda bahwa penegakan hukum karhutla tidak hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga badan usaha yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran lahan. Bagi masyarakat terdampak, ketegasan ini diharapkan berjalan seiring dengan pemulihan lingkungan dan jaminan penghidupan mereka.

Apa poin penting dari berita ini?

• Ketua DPR Puan Maharani mendukung Polri yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka karhutla, termasuk empat investor asing.
• Puan menegaskan penegakan hukum harus transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.
• Puan mengapresiasi langkah Polri, dan menilai penanganan karhutla juga soal ketegasan negara terhadap pihak yang bertanggung jawab.
• Pemerintah pusat dan daerah didorong menjaga perhatian kepada masyarakat terdampak selama proses hukum berlangsung.
• Polri menangani 104 laporan polisi terkait karhutla dengan dugaan pelaku korporasi, dan 20 korporasi ditetapkan sebagai tersangka.