TPG Perempuan Banda Aceh Atasi KDRT
TPG Perempuan Banda Aceh diajak berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan sosial, terutama menyangkut kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan perceraian. Ajakan itu disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, dalam rapat dengar pendapat bersama sekitar 100 perempuan anggota Tuha Peut Gampong dari 90 gampong se-Banda Aceh.
Rapat dengar pendapat tersebut berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh. Irwansyah menyampaikan bahwa amanah yang diemban perempuan anggota TPG kini semakin besar, karena selain menjalankan peran dalam keluarga, mereka juga memiliki tanggung jawab ikut memikirkan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Menurut Irwansyah, TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, ia meminta para anggota TPG Perempuan Banda Aceh menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap menjaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong.
Perempuan anggota TPG memiliki posisi strategis dalam membantu menangani persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, seperti KDRT, pencegahan perceraian, stunting, perlindungan anak, hingga persoalan sosial lainnya di gampong.
Dalam pertemuan itu, Irwansyah juga menerima sejumlah masukan dari peserta. Di antaranya, masih adanya anggota TPG perempuan yang menghadapi hambatan ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong.
Bahkan, ada peserta yang menyampaikan anggapan bahwa perempuan TPG tidak memiliki kewenangan untuk mengurus persoalan gampong. Menanggapi hal tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa TPG memiliki fungsi semacam lembaga legislatif di tingkat gampong yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Ia meminta agar perbedaan pandangan tidak justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima semua pihak di gampong.
Apa Peran TPG Perempuan Banda Aceh?
Irwansyah menambahkan, apabila berbagai persoalan dapat diselesaikan di tingkat gampong, hal tersebut secara langsung akan membantu pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mencontohkan persoalan stunting, KDRT, konflik, hingga judi daring yang bila ditangani sejak di gampong akan meringankan beban pemerintah kota. Ketika semua perangkat gampong bersatu menyelesaikan persoalan, pembangunan kota pun terbantu.
Dalam kesempatan itu, perempuan anggota TPG juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas, di antaranya pelatihan public speaking, kemampuan menyusun produk hukum atau legal drafting, serta pembekalan lainnya.
Irwansyah menilai peningkatan kapasitas tersebut penting agar anggota TPG dapat menjalankan amanah secara optimal. Karena itu, ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Banda Aceh agar memfasilitasi kebutuhan pelatihan dan pembekalan khusus bagi perempuan anggota TPG.
Dengan kapasitas yang meningkat, TPG Perempuan Banda Aceh diharapkan semakin percaya diri menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian persoalan sosial di gampong, mulai dari KDRT dan perceraian hingga stunting dan perlindungan anak.
Baca juga: Jembatan Darurat Remesen-Paya Beke Rusak
Apa poin penting dari berita ini?
- TPG Perempuan Banda Aceh diajak berperan aktif menangani KDRT dan perceraian.
- Ajakan itu disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah dalam rapat dengar pendapat bersama 100 anggota TPG dari 90 gampong.
- TPG Perempuan Banda Aceh disebut ibarat DPR di tingkat gampong yang menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
- Anggota TPG Perempuan Banda Aceh menyampaikan aspirasi soal pelatihan public speaking dan legal drafting.
- Irwansyah meminta DPMG Banda Aceh memfasilitasi pelatihan khusus bagi perempuan anggota TPG.
