Bappenas Dorong Koperasi Berkembang dari Penyalur Barang Menjadi Pelaku Produksi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta koperasi tidak hanya berperan sebagai penyalur barang. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan monitoring Program Inkubasi Bisnis Koperasi Tahun 2026 yang dijalankan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi bersama Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBI) IKOPIN, Sabtu (31/10/2026).

Direktur Koperasi dan UMKM Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi Parwitasari Saronto, mengapresiasi kolaborasi LPDB Koperasi dan PIBI IKOPIN dalam memperkuat kapasitas koperasi melalui pendampingan langsung di lapangan. Menurutnya, pengembangan koperasi perlu diarahkan agar mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan memperkuat aktivitas produksi.

Selama ini, banyak koperasi dikenal terutama sebagai distributor atau penyalur: menerima barang, lalu menyalurkannya kepada anggota atau konsumen. Peran itu penting, tetapi nilai tambah yang tertinggal di koperasi dan di daerah menjadi terbatas. Bappenas mendorong koperasi bergerak lebih jauh ke sektor produksi, sehingga koperasi tidak hanya memindahkan barang dari satu tangan ke tangan lain, tetapi juga menciptakan nilai dari sumber daya lokal.

Program Inkubasi Bisnis Koperasi Tahun 2026 menjadi salah satu wadah untuk mendorong perubahan tersebut. Program yang merupakan kemitraan LPDB Koperasi dengan PIBI IKOPIN itu melibatkan 16 koperasi tenant yang tersebar di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, terdiri atas 14 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan dua koperasi reguler. Program yang dimulai pada Mei 2026 itu mencakup penguatan kelembagaan dan legalitas, tata kelola usaha, pengelolaan keuangan, digitalisasi, serta fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan.

Perkembangan program tersebut mulai menunjukkan hasil. Sebanyak 16 koperasi peserta mencatat peningkatan rata-rata capaian indikator kinerja utama atau Objective and Key Results (OKR) menjadi 84,81 persen per 18 Oktober 2026. Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menegaskan bahwa keberhasilan inkubasi tidak semestinya hanya diukur dari penyelesaian kegiatan atau kelengkapan administrasi, melainkan dari perubahan nyata pada kapasitas dan kemandirian koperasi.

Mahatmi menekankan bahwa pendampingan harus mampu menangkap potensi lokal dari masing-masing koperasi. Koperasi di daerah pertanian, misalnya, dapat mengembangkan pengolahan hasil panen; koperasi di daerah kerajinan dapat mengolah bahan lokal menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Dengan cara itu, perputaran ekonomi lokal menguat, lapangan kerja di daerah bertambah, dan koperasi memiliki usaha yang berjalan secara berkelanjutan, bukan sekadar menunggu pasokan barang untuk disalurkan.

Pada akhirnya, koperasi yang kuat adalah koperasi yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri: memiliki usaha produktif, tata kelola yang baik, dan kesiapan mengakses pembiayaan untuk memperbesar skala usahanya. Dorongan Bappenas ini mengingatkan bahwa tujuan koperasi bukan sekadar menjadi jalur distribusi, melainkan menjadi pelaku ekonomi yang memberi nilai tambah bagi anggota dan daerahnya.

Apa poin penting dari berita ini?

• Kementerian PPN/Bappenas meminta koperasi tidak hanya berperan sebagai penyalur barang, tetapi juga mengembangkan kegiatan usaha produktif.
• Direktur Koperasi dan UMKM Kementerian PPN/Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto menyampaikan dorongan itu dalam monitoring Program Inkubasi Bisnis Koperasi Tahun 2026.
• Program inkubasi LPDB Koperasi bersama PIBI IKOPIN melibatkan 16 koperasi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, termasuk 14 Koperasi Desa Merah Putih.
• Sebanyak 16 koperasi peserta mencatat peningkatan rata-rata capaian indikator kinerja utama menjadi 84,81 persen per 18 Oktober 2026.
• Koperasi didorong mengembangkan usaha berdasarkan potensi daerahnya, agar memberi nilai tambah dan mendorong perputaran ekonomi lokal.