DJP: 22.662 Wajib Pajak Masuk Cakupan Pajak Minimum Global, Baru 25 Persen Memenuhi Regulasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 22.662 wajib pajak terindikasi masuk dalam cakupan kebijakan pajak minimum global. Angka tersebut menunjukkan betapa luasnya jangkauan kebijakan ini terhadap pelaku usaha yang memiliki aktivitas lintas negara, terutama grup perusahaan multinasional yang selama ini memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara.

Dari jumlah tersebut, baru sekitar 25 persen yang telah memenuhi regulasi yang berlaku. Artinya, sebagian besar wajib pajak yang terindikasi masih berada dalam tahap penyesuaian, baik dari sisi pelaporan, perhitungan kewajiban, maupun kesiapan administrasi untuk mengikuti ketentuan baru tersebut.

Mengapa kebijakan ini muncul? Pajak minimum global pada dasarnya dirancang untuk menutup celah penghindaran pajak oleh perusahaan besar yang memindahkan laba ke negara bertarif rendah. Secara umum, kerangka ini mendorong agar perusahaan multinasional besar dikenai tarif pajak efektif minimum, sehingga persaingan tarif pajak antarnegara tidak lagi menjadi celah untuk menekan kewajiban pajak hingga sangat rendah.

Bagaimana kebijakan ini bekerja? Secara konsep, apabila suatu grup usaha membayar pajak dengan tarif efektif di bawah ambang minimum di suatu yurisdiksi, negara lain yang menerapkan aturan ini dapat memungut selisihnya melalui mekanisme top-up tax. Mekanisme ini menuntut perusahaan menghitung laba dan pajaknya per yurisdiksi dengan standar yang jauh lebih rinci dibanding pelaporan pajak konvensional.

Kondisi ini menjelaskan mengapa tingkat pemenuhan regulasi masih berada di angka 25 persen. Banyak wajib pajak harus menata ulang data keuangan konsolidasi, memetakan entitas anak di berbagai negara, serta memastikan sistem akuntansi mereka mampu menghasilkan perhitungan tarif efektif yang dapat diaudit. Proses tersebut tidak bisa selesai dalam waktu singkat, terutama bagi grup usaha dengan struktur yang kompleks.

Bagi otoritas pajak, data 22.662 wajib pajak terindikasi menjadi peta awal untuk pembinaan dan pengawasan. Pendampingan, sosialisasi, dan kejelasan aturan turunan menjadi kunci agar wajib pajak tidak sekadar tercatat dalam cakupan, tetapi benar-benar mampu memenuhi kewajibannya. Ke depan, kepatuhan yang meningkat akan menentukan apakah kebijakan ini berjalan efektif sebagai instrumen keadilan pajak, bukan sekadar kewajiban administratif baru.

Yang perlu digarisbawahi, keberhasilan kebijakan seperti ini tidak hanya diukur dari jumlah wajib pajak yang tercatat, tetapi dari sejauh mana mereka mampu memenuhi kewajiban secara berkelanjutan. Tanpa pendampingan yang memadai, angka cakupan yang besar justru bisa menjadi beban administrasi bagi wajib pajak maupun otoritas.

Apa poin penting dari berita ini?

Ringkasan singkat dari isi artikel di atas:

• Direktorat Jenderal Pajak mencatat 22.662 wajib pajak terindikasi masuk cakupan kebijakan pajak minimum global.
• Baru sekitar 25 persen dari jumlah tersebut yang telah memenuhi regulasi yang berlaku.
• Kebijakan ini dirancang untuk menutup celah penghindaran pajak melalui perbedaan tarif antarnegara.
• Mekanisme top-up tax menuntut perhitungan laba dan pajak per yurisdiksi yang lebih rinci.
• Pendampingan dan kejelasan aturan menjadi kunci meningkatkan kepatuhan wajib pajak.