Apakah Penyadapan Tanpa Izin Melanggar Hukum? Ini Aturannya, Pelaku Bisa Dipenjara 10 Tahun
Penyadapan tanpa izin melanggar hukum dan hanya boleh dilakukan aparat berwenang sesuai prosedur; pelakunya bisa dipenjara 10 tahun.
Satgas PKH Tertibkan Jaringan Perusahaan Terafiliasi AK yang Kuasai Hutan Ilegal
Satgas PKH menertibkan penguasaan hutan ilegal oleh perusahaan terafiliasi AK, berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025.
Jual Samsung Z Flip 5 Lewat COD, Pria di Jakarta Barat Jadi Korban Perampasan Bersenjata Parang
Pria berinisial KB jadi korban perampasan bersenjata parang saat transaksi COD Samsung Z Flip 5 seharga Rp5,8 juta di Tamansari, Jakarta Barat.
Berkas Perkara Mantan Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Lengkap, KPK Lakukan Tahap II
KPK mengumumkan berkas perkara mantan Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono telah lengkap lewat tahap II, dan dakwaan disusun paling lama 14 hari.
KPK Cecar Nusron soal Uang untuk Orang Kepercayaan hingga Dugaan Setoran Jabatan di ATR/BPN
KPK memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid selama lima jam terkait dugaan suap HGB dan setoran jabatan, termasuk uang untuk empat orang kepercayaannya.
Polda Babel Ungkap Penyalahgunaan 15,6 Ton BBM Bersubsidi
Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkap penyalahgunaan 15,6 ton atau 15.622 liter BBM bersubsidi.
KPK Panggil Anggota DPRD Klaten Legiman sebagai Saksi Kasus Suap Bupati Hamenang
KPK memanggil anggota DPRD Klaten Legiman sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.
Pasutri di Bandung Ditangkap, Berpura-pura Jadi Polisi dan Tuduh Korban Bawa Narkoba untuk Curi Motor
Pasutri berinisial S dan W ditangkap Tim Prabu Polrestabes Bandung setelah diduga mencuri motor dengan modus berpura-pura jadi polisi dan menuduh korban bawa narkoba.
Jateng Perkuat Pengawasan Terintegrasi untuk Cegah Korupsi
Jawa Tengah memperkuat pengawasan terintegrasi bersama KPK, BPK, BPKP, dan inspektorat daerah untuk mencegah korupsi sejak tahap perencanaan program.
Nusron Wahid Datangi KPK atas Inisiatif Sendiri, Jalani Pemeriksaan Kasus Suap Buka Blokir HGB
Nusron Wahid datang ke KPK pada 4 November 2026 atas inisiatif sendiri untuk memenuhi panggilan sebelumnya dalam kasus suap buka blokir HGB.