Gibran Mundur Lebih Baik daripada Dimakzulkan
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) akan lebih baik daripada dimakzulkan. Penilaian itu disampaikan Kholid di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
Menurut Kholid, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran sudah sangat kuat secara konstitusional. Karena itu, pilihan yang tersedia bagi Gibran kini tinggal mundur secara sukarela atau menghadapi proses konstitusional di DPR.
Ya. Dari awal kami sarankan bahwa putusan MK dan putusan Mahkamah Agung itu sudah sangat kuat sekali secara konstitusional. Jadi pilihannya memang kalau beliau mundur, lebih bagus, lebih baik, kata Kholid.
Gibran Mundur dan Proses di DPR
Kholid mengingatkan Gibran terhadap konsekuensi kalau tidak segera mundur dari jabatan Wapres. Ia mensinyalkan proses konstitusional di DPR akan berjalan kalau Gibran tak kunjung mundur.
PKS mempersilakan publik memantau tindak lanjut DPR terkait nasib Gibran. Sikap itu menunjukkan PKS menyerahkan proses selanjutnya ke mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
Pernyataan PKS ini muncul di tengah dinamika polemik ijazah Gibran yang terus bergulir. Gibran sendiri pada hari yang sama menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri, sambil tetap menyiapkan langkah hukum di PTUN dan Mahkamah Agung.
Pernyataan PKS ini muncul ketika DPR juga tengah mempertimbangkan langkah konstitusional terkait polemik ijazah Gibran, termasuk wacana penggunaan hak menyatakan pendapat. Kombinasi tekanan politik di DPR dan putusan pengadilan membuat posisi Gibran semakin menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.
PKS juga menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam polemik tersebut.
Apa poin penting dari berita ini?
- Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai Gibran mundur dari jabatan Wapres lebih baik daripada dimakzulkan.
- Kholid menyebut putusan MK dan MA sudah sangat kuat secara konstitusional.
- PKS mengingatkan proses konstitusional di DPR akan berjalan bila Gibran tidak segera mundur.
- PKS mempersilakan publik memantau tindak lanjut DPR terkait nasib Gibran.
Baca juga: Istana Hormati Hak Menyatakan Pendapat DPR soal Gibran
