Klaim Penjaga Bersenjata USPS di Kantor Pos Jelang Pemilu: Tidak Ada Bukti

Sebuah klaim yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa United States Postal Service (USPS) menempatkan penjaga bersenjata di kantor-kantor pos menjelang pemilihan paruh waktu 2026, dan klaim itu ditafsirkan sebagai upaya mengintimidasi pemilih. Pemeriksa fakta Snopes menelusuri klaim tersebut dan menyimpulkan tidak ada bukti untuk tuduhan itu, meskipun ada bagian dari ceritanya yang nyata dan perlu dipahami secara terpisah.

Yang nyata adalah adanya pengerahan penjaga keamanan bersenjata oleh kontraktor di fasilitas-fasilitas USPS. Menurut investigasi Raw Story dan laporan lainnya, hampir 1.000 petugas keamanan bersenjata dari perusahaan kontraktor multinasional Prosegur disetujui untuk ditempatkan di sekitar 54 hingga 55 pabrik pengolahan surat terbesar di Amerika Serikat, yang akan memproses puluhan juta surat suara. Para penjaga itu bekerja untuk Prosegur, bukan untuk USPS, dan penempatan mereka mulai terlihat sejak pertengahan September 2026, termasuk di 18 fasilitas yang sebelumnya tidak pernah memiliki penjaga.

Yang tidak terbukti adalah klaim bahwa penjaga-penjaga itu ditempatkan di kantor pos ritel tempat pemilih menyerahkan surat suara, dengan tujuan memengaruhi pemilu. Layanan Inspeksi Pos Amerika Serikat (USPIS) menyatakan bahwa petugas keamanan bersenjata dan tidak bersenjata yang ada di fasilitasnya tidak berkaitan dengan pemilu, melainkan bagian dari rencana keamanan multi-tahun yang sudah berjalan lama. Dalam pernyataannya kepada Snopes, USPIS menegaskan bahwa kehadiran petugas keamanan itu tidak berhubungan dengan pemilihan.

Kekhawatiran atas pengerahan ini bukan tanpa dasar. Sejumlah anggota Kongres menulis surat kepada Kepala Inspektur Pos pada 5 Oktober 2026, menanyakan siapa yang mengesahkan pengerahan penjaga bersenjata di fasilitas pos di Colorado dan di seluruh negeri, tepat ketika jutaan warga Amerika bersiap memberikan suara lewat pos. Surat itu menyoroti bahwa USPIS hanya memberikan sedikit informasi publik tentang waktu pengerahan, tidak menyebutkan fasilitas mana yang terdampak, dan tidak menjelaskan pengamanan apa yang diterapkan agar kehadiran petugas tidak mengganggu, mengintimidasi, atau mencampuri pekerja pos, petugas pemilu, atau pemilih.

Kritik juga datang dari serikat pekerja dan asosiasi petugas polisi pos. Ketua Asosiasi Petugas Polisi Pos, Frank Albergo, menekankan bahwa tidak adanya pengawasan langsung USPS atas kontraktor menciptakan kesenjangan keamanan dan akuntabilitas, karena petugas swasta menjawab kepada perusahaan multinasional, bukan kepada USPS, Kongres, atau Konstitusi. Presiden serikat pekerja pos APWU, Jonathan Smith, keberatan dengan penjaga swasta yang tidak memakai lencana pos, dan menyebut sebagian manajer pos cenderung memakai penjaga keamanan untuk mengintimidasi karyawan.

Di sisi lain, USPS membela pengerahan itu sebagai bagian dari rencana keamanan menyeluruh, bukan langkah yang spesifik untuk pemilu, dan menolak mengungkapkan lokasi-lokasi tertentu. Konteksnya, pencurian surat dan perampokan terhadap petugas pos memang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus perampokan bersenjata yang menelan korban jiwa, sehingga kebutuhan akan keamanan di fasilitas pengolahan surat menjadi argumen yang diajukan pihak USPS.

Dengan demikian, kisah ini memiliki dua lapisan yang harus dibedakan. Pengerahan penjaga bersenjata kontraktor di pabrik pengolahan surat adalah fakta yang terdokumentasi dan diperdebatkan secara sah. Tetapi klaim bahwa USPS menempatkan penjaga bersenjata di kantor-kantor pos untuk mengawasi pemilih menjelang pemilu tidak didukung bukti, dan lembaga yang berwenang menyatakan pengerahan itu tidak berkaitan dengan pemilu. Memisahkan keduanya penting, karena mencampur fakta dan dugaan justru mengaburkan perdebatan yang sah tentang pengawasan kontraktor keamanan swasta di fasilitas publik.

Apa poin penting dari berita ini?

• Sebuah klaim menyebut USPS menempatkan penjaga bersenjata di kantor pos menjelang pemilihan paruh waktu 2026.
• Pemeriksa fakta Snopes menyimpulkan tidak ada bukti untuk tuduhan bahwa penjaga itu ditempatkan untuk memengaruhi pemilu.
• Hampir 1.000 petugas keamanan bersenjata kontraktor memang disetujui untuk pabrik pengolahan surat terbesar di Amerika Serikat.
• USPIS menyatakan kehadiran petugas keamanan itu tidak berkaitan dengan pemilu, melainkan bagian dari rencana keamanan multi-tahun.
• Sejumlah anggota Kongres mempertanyakan minimnya informasi publik tentang waktu dan lokasi pengerahan tersebut.