LPSK Terima Permohonan 6 Saksi Kasus Penyadapan
Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan dari 6 saksi kasus penyadapan terhadap Presiden RI yang ditangani Bareskrim Polri. Permohonan itu diajukan di tengah proses penyidikan kasus yang menyedot perhatian publik tersebut.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, agar perlindungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyidikan.
Ia menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
6 Saksi Kasus Penyadapan Ajukan Perlindungan ke LPSK
Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana. Demikian disampaikan Achmadi pada Selasa (10/11/2026).
LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan. Achmadi menegaskan LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut dan membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI ini menjadi salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir. Selain proses penyidikan oleh Bareskrim Polri, berbagai pihak juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi para saksi agar mereka dapat memberikan keterangan secara aman dan tanpa tekanan.
Dengan permohonan 6 saksi kasus penyadapan yang kini ditelaah LPSK, proses hukum terhadap perkara ini memasuki tahap baru. Keputusan LPSK mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada keenam saksi akan menjadi perhatian publik selanjutnya, seiring dengan berjalannya penyidikan oleh Bareskrim Polri.
Baca juga: Kompolnas Desak Polri Transparan soal Penyadapan Eks Kapolri
Apa poin penting dari berita ini?
- Enam saksi perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden RI mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.
- Permohonan 6 saksi kasus penyadapan itu ditelaah LPSK sejak 6 November 2026.
- LPSK berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut.
- Penelaahan mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- LPSK membuka kemungkinan penambahan jumlah saksi yang mengajukan perlindungan.
