November 10, 2026
Eks Wakapolri Desak Periksa Rantai Komando Penyadapan
Hukum

Eks Wakapolri Desak Periksa Rantai Komando Penyadapan

Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting negara harus menjadi momentum bagi Polri untuk membenahi internal institusi. Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno mendesak Polri bersih-bersih dan memeriksa rantai komando penyadapan secara menyeluruh, tidak hanya operator di lapangan tetapi juga pejabat yang diduga berada di balik pemberian perintah.

Oegroseno menjelaskan pengusutan tidak boleh berhenti pada operator di lapangan. Ia menilai Polri harus menelusuri rantai komando untuk memastikan siapa yang memerintahkan, mengendalikan, hingga terlibat dalam dugaan praktik penyadapan tersebut.

“Anggota kepolisian memang bekerja dalam struktur komando. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menjalankan perintah atasan yang bertentangan dengan hukum,” kata Oegroseno saat ditemui Media Indonesia di kawasan Jakarta Timur, Minggu, 8 November 2026.

Rantai Komando Penyadapan Harus Diperiksa

Karena itu, pemeriksaan internal perlu dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya. Langkah bersih-bersih ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan tokoh penting negara merupakan persoalan serius. Penyadapan tanpa dasar hukum yang sah melanggar hak privasi dan bisa digunakan sebagai alat kekuasaan yang menyimpang. Karena itu, pengusutan tuntas menjadi keharusan agar praktik serupa tidak terulang.

Oegroseno menekankan struktur komando dalam kepolisian memang mengharuskan anggota patuh pada perintah atasan. Namun kepatuhan itu memiliki batas, yakni perintah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum. Anggota yang menjalankan perintah ilegal tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, begitu pula atasan yang memberikan perintah tersebut.

Desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama sejumlah pejabat kepolisian. Publik menuntut transparansi dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi yang diduga terlibat.

Pemeriksaan rantai komando yang menyeluruh juga penting untuk mencegah praktik penyadapan menjadi budaya dalam institusi. Tanpa penindakan terhadap pemberi perintah, operator lapangan hanya akan menjadi kambing hitam, sementara akar masalahnya tetap tidak tersentuh. Baca juga: Cucu Dibakar Nenek di Depok Meninggal Dunia

Apa poin penting dari berita ini?

  • Mantan Wakapolri Oegroseno mendesak Polri bersih-bersih dan memeriksa rantai komando penyadapan secara menyeluruh.
  • Pengusutan tidak boleh berhenti pada operator lapangan, tetapi harus menelusuri siapa yang memerintahkan dan mengendalikan penyadapan.
  • Oegroseno menegaskan struktur komando bukan alasan untuk menjalankan perintah atasan yang bertentangan dengan hukum.
  • Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *