Jimly Temui Kapolri Bahas Rekomendasi Reformasi Polri
Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie mengaku telah menemui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk membahas rekomendasi reformasi Polri. Pertemuan itu berlangsung pada Jumat (7/11/2026) malam.
Jimly mengatakan pertemuan tersebut bertujuan agar tidak ada kesan rekomendasi yang dihimpun KPRP sebagai aspirasi masyarakat untuk reformasi Polri seolah diabaikan. Sebagian rekomendasi sudah disetujui Presiden, sehingga tinggal dijalankan oleh Kapolri baru.
Ada beberapa rekomendasi yang diabaikan undang-undang oleh DPR tempo hari, kata Jimly saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Namun sebagian besar lainnya disetujui oleh Presiden, sehingga oleh Kapolri baru tinggal dijalankan.
Maka dari itu, Jimly menilai momentum penegakan hukum yang dengan tegas dilakukan oleh Kapolri harus didukung, sembari memberi kesempatan kepada Kapolri untuk melakukan pembenahan internal. Hal tersebut bukan sekadar untuk institusi Polri, melainkan supaya kepercayaan publik pada keamanan penegakan hukum di Indonesia bisa kembali pulih.
Isi Rekomendasi Reformasi Polri yang Dibahas Jimly dan Kapolri
KPRP telah menyerahkan laporan lengkap berisi 10 buku atau sekitar 3 ribu halaman kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026. Esensi rekomendasi itu dirangkum menjadi enam poin utama.
Pertama, Polri tetap di bawah Presiden. KPRP sepakat tidak mengusulkan pembentukan kementerian baru, sehingga kedudukan Polri tetap berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana aturan yang berlaku saat ini.
Kedua, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kompolnas ditransformasikan menjadi lembaga pengawas eksternal yang independen, dengan keanggotaan yang tidak lagi ex-officio dan kewenangan yang diperluas. Rekomendasi dan keputusan Kompolnas nantinya memiliki sifat mengikat atau eksekutorial di level tertentu, mencakup pengawasan tata kelola pembinaan, operasional, hingga investigasi kode etik profesi Polri.
Ketiga, mekanisme pengangkatan Kapolri tetap berjalan seperti saat ini dengan melibatkan persetujuan DPR, namun disertai penataan jalur karier yang lebih transparan dan jelas.
Keempat, pembatasan penugasan anggota Polri di luar struktur. Penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian akan diatur secara lebih tegas dan limitatif melalui regulasi setingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun instruksi presiden.
Jimly juga berharap putusan pengadilan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti oleh DPR sebagaimana mestinya. Pertemuan dengan Kapolri ini diharapkan memastikan rekomendasi reformasi benar-benar berjalan, bukan sekadar menjadi dokumen.
Baca juga: KPK Dalami Perpanjangan SHGB Parahyangan
Apa poin penting dari berita ini?
- Jimly Asshiddiqie menemui Kapolri pada Jumat (7/11/2026) malam untuk membahas rekomendasi reformasi Polri.
- Sebagian besar rekomendasi KPRP sudah disetujui Presiden dan tinggal dijalankan oleh Kapolri.
- KPRP menyerahkan laporan 10 buku kepada Presiden Prabowo pada 5 Mei 2026, dengan enam poin utama rekomendasi.
- Rekomendasi meliputi Polri tetap di bawah Presiden, penguatan Kompolnas sebagai pengawas independen, dan pembatasan penugasan Polri di luar struktur.
