Samin Tan Didakwa Rugikan Negara Rp17,7 Triliun dari Korupsi Tambang Batu Bara

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), Samin Tan, didakwa jaksa penuntut umum telah merugikan negara hingga Rp17,7 triliun. Dakwaan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.

Jaksa menyampaikan kerugian negara itu timbul dari aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara hasil penambangan di dalam kawasan hutan pada wilayah tambang PT AKT yang dilakukan secara ilegal. Aktivitas tersebut berlangsung di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada periode 2016 sampai dengan 2025.

Dalam surat dakwaannya, jaksa menyebut Samin Tan tetap menjalankan aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara meski Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT AKT telah diakhiri. Pengakhiran perjanjian itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017.

Jaksa merinci nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp17.745.627.652.570,30. Angka itu didasarkan pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT. Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat dari sembilan perusahaan induk di bidang pertambangan, dan dari aktivitas penambangan, pengangkutan, serta penjualan batu bara perusahaan-perusahaan tersebut, ia meraup keuntungan hingga Rp17,7 triliun.

Selain Samin Tan, keuntungan dari aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara secara ilegal ini juga disebut mengalir kepada 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Jaksa masih mendalami peran masing-masing pihak tersebut dalam perkara ini.

Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi tambang terbesar yang ditangani aparat penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir, mengingat nilai kerugian negara yang sangat besar serta jangka waktu aktivitas ilegal yang berlangsung hampir satu dekade. Sidang dakwaan ini merupakan tahap awal dari proses persidangan, dan Samin Tan masih berstatus terdakwa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Setelah pembacaan dakwaan, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda eksepsi atau pembelaan dari pihak terdakwa. Publik menanti bagaimana proses persidangan ini berjalan, termasuk pembuktian jaksa atas unsur kerugian negara dan aliran dana dari aktivitas tambang ilegal tersebut.

Apa poin penting dari berita ini?

• Samin Tan didakwa merugikan negara Rp17,7 triliun dari korupsi pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup.
• Aktivitas tambang ilegal berlangsung di Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada 2016 sampai 2025, meski PKP2B PT AKT sudah diakhiri sejak 19 Oktober 2017.
• Samin Tan disebut pemilik manfaat sembilan perusahaan tambang dan meraup keuntungan hingga Rp17,7 triliun.
• Keuntungan ilegal itu juga disebut mengalir ke 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
• Sidang dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.