Polresta Sorong Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Pakaian Dinas ASN Rp477 Juta

Polresta Sorong Kota menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024. Penetapan tersangka itu disampaikan di Sorong pada Sabtu, 31 Oktober 2026, setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Sorong AKP Afriangga U Tan menjelaskan bahwa dari hasil gelar perkara, ditetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas dengan kerugian negara sekitar Rp477 juta. Kedua tersangka masing-masing berinisial JN yang menjabat Sekretaris DPR Papua Barat Daya dan ES, seorang staf yang diperbantukan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pemeriksaan menyusul, tersangka berada di lapas

Setelah menetapkan keduanya sebagai tersangka, penyidik Polresta Sorong telah melayangkan surat panggilan pertama untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik, kedua tersangka saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Manokwari karena terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas anggota DPR Papua Barat Daya.

Oleh karena itu, penyidik Polresta Sorong berencana mendatangi Lapas Manokwari untuk memeriksa kedua tersangka di sana. Langkah itu diambil agar proses pemeriksaan tetap berjalan meskipun para tersangka sedang menjalani penahanan dalam perkara lain yang berkaitan dengan pengadaan serupa.

Pasal yang disangkakan

Afriangga mengatakan kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pihak yang diperbantukan dalam pengelolaan anggaran negara.

Perkara ini menunjukkan bahwa pengadaan pakaian dinas yang terlihat rutin tetap bisa menimbulkan kerugian negara apabila prosesnya tidak sesuai ketentuan. Pengadaan untuk aparatur dan anggota dewan menggunakan anggaran publik, sehingga setiap tahapnya, mulai dari perencanaan hingga pembayaran, wajib dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penetapan tersangka ini, penyidikan diharapkan bisa mengurai lebih jauh peran masing-masing pihak dan aliran anggaran dalam pengadaan tersebut. Pemeriksaan terhadap kedua tersangka di Lapas Manokwari menjadi tahap berikutnya untuk melengkapi berkas perkara sebelum proses hukum berlanjut.

Apa poin penting dari berita ini?

• Polresta Sorong Kota menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas ASN di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024, disampaikan Sabtu, 31 Oktober 2026.
• Kerugian negara dalam perkara ini sekitar Rp477 juta, berdasarkan hasil gelar perkara bersama penyidik tindak pidana korupsi Polda Papua Barat Daya.
• Kedua tersangka berinisial JN yang menjabat Sekretaris DPR Papua Barat Daya dan ES, staf yang diperbantukan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.
• Penyidik telah melayangkan surat panggilan pertama, tetapi kedua tersangka saat ini berada di Lapas Manokwari karena perkara dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas anggota DPR Papua Barat Daya.
• Penyidik berencana memeriksa kedua tersangka di Lapas Manokwari, dan keduanya disangkakan melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.