KPK Perkirakan Kerugian Negara Triliunan Rupiah dalam Kasus Cukai PT Djarum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkaitan dengan cukai PT Djarum mencapai triliunan rupiah. Perkiraan awal itu disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis malam, 29 Oktober 2026.
Budi menyebut angka tersebut masih merupakan perkiraan awal. Rentang waktu kerugian yang dihitung juga akan diperbarui kemudian dan mencakup beberapa tahun ke belakang, sehingga nilai pastinya masih menunggu pendalaman penyidikan lebih lanjut.
KPK menegaskan perkara ini berbeda dengan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung. Perkara KPK berfokus pada persoalan cukai, sehingga penanganannya berjalan pada jalur yang terpisah dari perkara lain yang menyangkut perusahaan yang sama.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026 di lingkungan kepabeanan. Dari pengembangan OTT tersebut, KPK kemudian menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) pada 21 Juli 2026, yakni satu sprindik dengan tersangka yang sudah ditetapkan dan satu sprindik umum yang pada tahap itu belum menyebut tersangka.
Penyidikan berlanjut hingga 28 Oktober 2026, ketika KPK menerbitkan satu sprindik umum lagi dan menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus serta PT Djarum. Penggeledahan itu dikaitkan dengan dugaan suap dari PT Djarum kepada pihak-pihak di lingkungan bea cukai.
Mengapa perkara ini menjadi sorotan? Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar, sehingga dugaan penyimpangan di sektor ini berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan. Penanganan yang transparan menjadi penting agar publik memperoleh kejelasan mengenai duduk perkara dan pihak yang bertanggung jawab.
Sejauh ini, KPK masih berada pada tahap penyidikan dan pendalaman perhitungan kerugian. Pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini masih berstatus sesuai dengan proses hukum yang berjalan, dan segala tuduhan masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Perkembangan berikutnya yang dinanti adalah pembaruan rentang waktu dan nilai kerugian, serta langkah penyidikan lanjutan setelah penggeledahan di Kudus. KPK diharapkan menyampaikan perkembangan tersebut secara berkala agar publik dapat mengikuti prosesnya dengan jernih.
Apa poin penting dari berita ini?
- KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkaitan dengan cukai PT Djarum mencapai triliunan rupiah, menurut perkiraan awal yang disampaikan Budi Prasetyo di Jakarta pada Kamis malam, 29 Oktober 2026.
- Angka tersebut masih merupakan perkiraan awal, dan rentang waktu kerugian yang dihitung akan diperbarui kemudian serta mencakup beberapa tahun ke belakang.
- KPK menegaskan perkara ini berbeda dengan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung karena perkara KPK berfokus pada persoalan cukai.
- Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Februari 2026, lalu KPK menerbitkan dua sprindik pada 21 Juli 2026, yakni satu dengan tersangka yang sudah ditetapkan dan satu sprindik umum.
- Pada 28 Oktober 2026, KPK menerbitkan satu sprindik umum lagi dan menggeledah KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus serta PT Djarum, yang dikaitkan dengan dugaan suap kepada pihak-pihak di lingkungan bea cukai.
